Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade
Gridhot.ID - Sidang perdana untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa dalam Pilpres 2019 yang diadakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah dimulai.
Dalam gugatannya, pihak Prabowo-Sandiaga menyebut ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.
Mengingat situasi politik di Indonesia masih panas, pemerintah tak mau kecolongan akan terjadinya hal yang tak diinginkan seperti yang terjadi 21 dan 22 Mei 2019 kemarin.
Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK Telah Dimulai, Amien Rais dengan Prabowo Subianto Beda Pendapat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) pemerintah telah mempersiapkan upaya pencegahan.
Melansir dari Kompas.com (11/6/2019), Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya akan melakukan pencegahan aliran massa ke Jakarta menjelang sidang gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).
"Kita mencoba untuk melakukan suatu pencegahan mengalirnya massa ke Jakarta. Ini dalam rangka pengamanan Jakarta terus-menerus ya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Namun, pada saat berlangsungnya sidang MK hari ini Jumat (14/6/2019), sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mulai berdatangan ke kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Mengutip dari Antaranews, mereka menyatakan hendak melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dan mengawal sidang gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa yang berjumlah sekitar 100 orang itu terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rata-rata usia paruh baya.
Melakukan orasi di depan Gedung Kementerian Pertahanan, massa tersebut tampak mengenakan rompi berwarna kuning.
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Menurut para demonstran, ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2019 telah bertentangan dengan asas-asas Pancasila.
Mereka pun menuntut hakim MK untuk bekerja secara pofesional agar keadilan dalam pelaksanaan pemilu 2019 bisa terwujud.
"Selamatkan demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," ujar para demonstran.
Dalam aksinya, massa GNRI, yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), alumni gerakan 212, dan alumni mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi dengan berorsai dan bernyanyi lagu-lagu nasional.
Mereka juga membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan berisi tuntutan agar keadilan dalam pelaksanaan pemilu dapat ditegakan.
Mengutip dari wartakotalive.com (14/6/2019), massa aksi ini mengaku datang dari Tegal, Jawa Tengah.
Awalnya massa aksi tersebut berkumpul di dekat Patung Kuda Monumen Nasional (Monas).
Aparat kepolisian melakukan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Dengan membawa spanduk bertuliskan "Kami Ingin Keadilan," satu diantara massa aksi berorasi.
"Kami datang dari Tegal (Jawa Tengah)," ucap seorang partisipan, di lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju MH Thamrin Jakarta Pusat tak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sementara, pihak kepolisian tampak berjajar dengan tegap lengkap membawa senjata api siap mengamankan massa aksi.
Blokade juga sudah dipasang di beberapa titik.
Seperti di depan gedung MK, dan di depan Gedung Museum Nasional atau Museum Gajah.
Diwartakan oleh Kompas.com, untuk mengamankan sidang perdana tersebut, polisi telah mengerahkan sebanyak 17 ribu personel.
Baca Juga: Kuasa Hukum Kivlan Zen Sebut Salah Satu Dalang Kerusuhan 22 Mei Justru Sopir Kliennya
Sementara itu, TNI menerjunkan 16 ribu personelnya.
"Bapak Panglima TNI juga menyiapkan pasukan lebih kurang 16.000. Ini juga disiapkan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan istilahnya kirtap yakni perkiraan cepat intelejen," ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kamis (13/6/2019).
"Kirtap intelejen kita lakukan setiap hari. Jadi, komunikasi intelejen tiap hari untuk melihat apakah ada gerakan massa," sambungnya. (*)