Rieke menyuarakan pendapatnya saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
“Saya pribadi akan mempertahankan untuk tidak pailit, tanpa PT Pos Indonesia kita tidak akan pernah merdeka,” ujar Rieke sesuai keterangan tertulisnya.
Perlu diketahui, akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, PT Pos Indonesia terpaksa meminjam ke bank untuk menggaji para pegawainya.
Baca Juga: Walau Indonesia Punya Hutang Lebih Besar, Justru Malaysia yang Terancam Bangkrut, Hal Ini Sebabnya
Untuk tindakan lanjutan, Rieke meminta Pimpinan Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan rapat dengan direksi PT Pos Indonesia untuk membahas upaya penyelamatan.
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, untuk berupaya lebih keras lagi.
"Saya minta perhatian khusus menyikapi kondisi PT Pos Indonesia. Ada banyak persoalan yang nanti akan saya buka. Sebagai yang bertanggung jawab, saya minta Pak Harry untuk tidak tinggal diam,” jelas Rieke.
Baca Juga: Sumber Kekayaan Faisal Nasimuddin, Oase di Tengah Ambang Kebangkrutan Negara Malaysia
Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, gaji bulanan karyawan PT Pos Indonesia sempat terlambat dibayarkan pada bulan Februari lalu.