Laporan wartawan GridHot.ID, Dewi Lusmawati
GridHot.ID - Bagi masyarakat, PT Pos Indonesia yang dulu sempat berjaya hingga ke pelosok desa, keberadaannya dianggap sangat berjasa.
Produk jasa PT Pos Indonesia kirim dan terima surat, wesel dan telegram, sangat berperan dalam arus komunikasi masyarakat pada zaman dahulu.
Kantor-kantor pos yang tersebar bahkan hingga di setiap Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia, menjadi bukti kejayaan PT Pos Indonesia pada zaman dahulu.
Namun kini, seiiring dengan berkembangnya teknologi, keberadaan PT Pos Indonesia dengan berbagai produk jasan ya, mulai terpinggirkan.
Meski telah ikut berkembang, tapi nyatanya, kejayaan PT Pos Indonesia kini mulai melorot, bahkan terancam bangkrut.
Dikutip GridHot.ID dari Kompas, DPR mengaku tengah berupaya menyelamatkan PT Pos Indonesia yang kini tengah di ujung tanduk setelah terus mengalami krisis keuangan.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di layanan pos ini punya nilai sejarah tinggi dalam mendampingi perjalanan kemerdekaan Indonesia.
Rieke menyuarakan pendapatnya saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
“Saya pribadi akan mempertahankan untuk tidak pailit, tanpa PT Pos Indonesia kita tidak akan pernah merdeka,” ujar Rieke sesuai keterangan tertulisnya.
Perlu diketahui, akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, PT Pos Indonesia terpaksa meminjam ke bank untuk menggaji para pegawainya.
Baca Juga: Walau Indonesia Punya Hutang Lebih Besar, Justru Malaysia yang Terancam Bangkrut, Hal Ini Sebabnya
Untuk tindakan lanjutan, Rieke meminta Pimpinan Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan rapat dengan direksi PT Pos Indonesia untuk membahas upaya penyelamatan.
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, untuk berupaya lebih keras lagi.
"Saya minta perhatian khusus menyikapi kondisi PT Pos Indonesia. Ada banyak persoalan yang nanti akan saya buka. Sebagai yang bertanggung jawab, saya minta Pak Harry untuk tidak tinggal diam,” jelas Rieke.
Baca Juga: Sumber Kekayaan Faisal Nasimuddin, Oase di Tengah Ambang Kebangkrutan Negara Malaysia
Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, gaji bulanan karyawan PT Pos Indonesia sempat terlambat dibayarkan pada bulan Februari lalu.
Hal ini mendorong karyawan PT Pos Indonesia berunjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat Rabu (6/2/2019) pagi.
Karyawan PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat sempat memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan saat berunjuk rasa.
Dalam aksinya mereka menilai tata kelola PT Pos buruk hingga berujung keterlambatan pembayaran gaji karyawan bulan lalu.
Baca Juga: Tak Mampu Bayar Hutang Ribuan Triliun, Malaysia Terancam Bangkrut Pada 2019 Nanti
Serikat Pekerja Pos Indonesia menuntut pimpinan direksi PT Pos Indonesia diganti.(*)