Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID - Warga di Manokwari, Papua Barat menggelar aksi protes atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Dalam aksinya, massa memblokade ruas jalan di antaranya Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi, dan Jalan Manunggal Amban di Distrik Manokwari Barat.
Selain memblokade jalan, massa juga membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat dan sejumlah kendaraan roda dua ataupun roda empat.
Dilansir dari siaran Live Kompas TV, Senin (19/8/2019), Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari mengadakan pertemuan dengan perwakilan massa di Jalan Yos Sudarso, untuk mendengar langsung tuntutan massa.
Awalnya pertemuan berlangsung damai, namun tiba-tiba massa melempari aparat menggunakan batu dan kayu hingga menyebabkan pertemuan dibubarkan.
Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari terpaksa dievakuasi meninggalkan area pertemuan.
"Evakuasi Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari berlangsung cukup jauh, dimana sekitar hampir 60 meter. Apalagi massa menyerang ke arah depan," ujar kontributor Kompas TV, Budy Setiawan.
Untuk menghalau massa agar tidak mendekat ke arah Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, polisi terpaksa menembakkan gas air mata.
Dikutip dari Kompas, unjuk rasa berujung kerusuhan di Manokwari disebabkan oleh massa yang terprovokasi konten negatif di media sosial terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Senin siang.
"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi.
Lanjut Dedi, konten yang dibangun di media sosial dan tersebar dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi dan praktik rasisme.
Padahal, Dedi memastikan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya sudah selesai secara hukum.
"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi.
Kepolisian berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.
"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi.
Melansir dari Antara, Dedi mengatakan Polri telah mengerahkan tujuh satuan setingkat kompo (SSK) untuk mengendalikan situasi keamanan di Manokwari, Papua Barat.
Sedangkan TNI menurunkan dua SSK.
"Dari TNI ada dua SSK, aparat kepolisia ada tujuh SSK yang berusaha semaksismal mungkin untuk melokalisir kejadian di Manokwari," kata Brigjen Dedi, di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Dedi menyebut Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini mendalami sejumlah akun media sosial yang menyebarkan konten provokatif pemicu terjadi kerusuhan di Manokwari.
"Jajaran Siber langsung melakukan profiling terhadap konten-konten yang disebarkan akun-akun media sosial yang sifatnya anonymous," katanya.
(*)