Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade
Gridhot.ID - Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Indonesia juga menjadi sorotan negara tetangga.
Efek yang diakibatkan bencana Karhutla ini membuat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia turut sibuk menangani permasalahan ini.
Bahkan kedua negara tersebut bersikeras ingin membantu Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Pasalnya, asap dari kebakaran hutan, yang terjadi di enam provinsi di Indonesia, telah menyeberang ke Malaysia dan Singapura dan mengganggu aktivitas masyarakat di dua negara itu.
Namun sayangnya Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh menyelesaikan kasus Karhutla sendirian.
Pemerintah Indonesia berkukuh untuk memadamkan kebakaran hutan sendiri dengan alasan 'tidak mau dilecehkan' serta menyatakan punya cukup personil pemadam, meski pemerintah Malaysia dan Singapura telah menyatakan siap membantu.
Seperti dilansir sebelumnya dari New Straits Times, Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia telah menawarkan diri untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia enggan menerima bantuan.
"Kami telah menawarkan bantuan sepanjang waktu. Kami memiliki pesawat terbang yang khusus menyemprotkan air. Saya pikir itu bisa digunakan," ujarnya.
"Saya tidak tahu mengapa Indonesia tidak menerima bantuan kami. Saya juga ingin bertanya (Presiden Joko Widodo) mengapa pemerintah (Indonesia) tidak ingin menerima bantuan kami, tetapi saya belum melakukannya," imbuhnya.
Ketika ditanya pada saat konferensi pers, Mahathir pun tak mampu menjawab mengapa bantuannya ditolak.
"Saya tidak tahu," jawab Mahathir.
"Tanya beliau (Jokowi) mengapa tidak menerima bantuan kami? Saya belum menanyakannya."
"Mengapa kalian tidak bertanya saja kepada beliau (Jokowi)?" Mahathir bertanya balik di sela menghadiri pertemuan Komite Kabinet Kusus Anti-korupsi.
Tak hanya Malaysia, Pemerintah Singapura juga sudah menawarkan bantuannya untuk mengatasi kasus Karhutla ini.
Melalui akun Facebook resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli mengatakan ia telah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia untuk menawarkan bantuan untuk memadamkan api.
"Kami telah menawarkan bantuan teknis pemadaman kebakaran ke Indonesia dan siap membantu jika diminta oleh pemerintah Indonesia, seperti yang kami lakukan pada tahun 2015," ujar Zulfikli.
Namun bantuan tersebut malah ditanggapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nada yang tak mengenakkan.
Melansir dari BBCnews, Juru bicara KLHK, Jati Witjaksono menjawab Indonesia tengah menjaga martabatnya dengan tidak meminta bantuan negara lain.
"Semua sudah gerak. Nanti kalau kita minta bantuan, kita dilecehkan lagi, 'ah gitu aja minta bantuan. Makanya kita menjaga harkat dan martabat negara kita. Kita kan malu kalau minta bantuan negara lain," ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan hingga kini masih belum dapat informasi lebih lanjut soal tawaran dari Singapura dan Malaysia ini.
Ia juga menegaskan Indonesia bukannya menolak bantuan dari negara tetangga, tapi sedang mempertimbangkan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan.
Indonesia, ujar Abetnego, tidak memiliki masalah dalam jumlah personil pemadam kebakaran, peralatan, maupun pendanaan.
Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 9.000 personil untuk memadamkan api di lebih dari 2.000 titik panas di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.
"Kesulitan kita itu terkait dengan titik-titik yang terbakar dan ketersediaan air dibandingkan dengan magnitude kebakaran yang ada," kata Abetnego.
Dia menyebut menambah jumlah personil tidak akan efektif dalam kondisi seperti itu, malah bisa membahayakan keselamatan.
Ia mengatakan ia akan segera menemui Kedutaan Singapura untuk membicarakan masalah ini.
Disisi lain, Manager Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem esensial Wahli, Wahyu Perdana mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah pengakuan Indinesia bahwa kondisi bencana saat ini sudah darurat.
"Setelah itu baru bisa menentukan apakah Indonesia butuh bantuan negara lain atau tidak... Kan enggak mungkin secara regulasi kita minta atau menerima (bantuan) tanpa kita menyatakan kondisinya sudah cukup darurat," katanya.(*)