"Yang pertama, DPR memang dengan semua regulasi yang dikebut pengesahannya selama dua minggu ini, DPR jelas keberpihakannya pada korporat atau kapital, bukan pada rakyat," ucap Ananda kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).
Ia mengatakan, DPR selaku perwakilan aspirasi rakyat justru kerap melahirkan produk yang memberatkan masyarakat.
"Itu kita sudah tahulah DPR dari dulu seperti itu, hanya sekali-sekali saja mengeluarkan regulasi yang berpihak pada rakyat," ujar Ananda.
Ananda Badudu juga merasa kecewa pada Presiden Joko Widodo yang justru ikut terbawa pusaran tersebut.
"Yang lebih buruk dari itu adalah sikap Presiden Jokowi bahwa dia adalah bagian dari masalah, bukan sebagai orang yang menyelesaikan masalah seperti apa yang ia janjikan saat kampanye," kata Ananda.
"Sekarang semua keputusan-keputusannya kan bertolak belakang dengan janji-janjinya dia (Jokowi). Ini menunjukkan bahwa Jokowi sebagai presiden, sudah enggak bisa lagi nih melihat dia tersandera dari kepentingan politik," ujar Ananda.
Ananda Badudu mengumpulkan donasi untuk mendukung aksi ribuan mahasiswa yang turun ke jalan mengkritisi revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU PKS dan RUU KUHP.