Laporan wartawan GridHot.ID, Dewi Lusmawati
GridHot.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk ikut mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Hal itu disampaikannya usai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.
Dikutip dari Tribunnews, Panglima TNI bahkan tak segan menyatakan siapapun yang berniat menggagalkan pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI.
“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” ungkap Panglima TNI secara lantang.
Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI bersama satuan-satuan di tiga matra TNI.
Meski disampaikan secara lantang oleh Panglima TNI, agaknya ancaman pnggagalan pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang tak mempan bagi seorang politisi senior partai Gerindra berikut ini.
Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari Kompas TV.
Politisi senior Partai Gerindra, Permadi ungkapkan rencana untuk melengserkan Joko Widodo sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Permadi bahkan menegaskan telah menyusun rencana bersama beberapa tokoh dan massa.
Menurut Permadi, saat ini telah menyusun rencana menggagalkan pelantikan Jokowi bersama mantan Danjen Kopasus Mayjen Purnawirawan Sunarko, mahasiswa, dan gerakan 212.
Langkah ini karena Permadi menilai Jokowi telah berkali-kali membohongi rakyat Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi naik saat dilantik, hingga janji-janji saat dirinya menjalankan pemerintahan.
"Seperti dikatakan, strategi untuk menjatuhkan memang dalam rapat kemarin itu kita bicarakan.
Kami terbuka kok, ada polisi di sini saya katakan, 'Pak, kami rapat mau mengadakan Revolusi'.
Sebelum pelantikan, yang jelas mahasiswa sudah bergerak, pelajar sudah bergerak.
Jadi ini seperti tahun 65. Ketika menjatuhkan Bung Karno.
Kami dan Kapi, Kesatuan Aksi Mahasiswa, Kesatuan Aksi Pelajar.
Dan jangan lupa, kekuatan yang paling dahsyat, 212 sudah mulai bergerak," jelas Permadi dalam video pengakuannya.
Namun demikian, dikutip dari Tribunnnews, Wakil Ketua Umum Generasi Optimis Indonesia, Frans Meroga mengkritik secara keras pernyataan politik politisi senior Partai Gerindra, Permadi yang mendukung penurunan Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.
Sebelumnya pada Sabtu (28/9/2019) kemarin Permadi menggelar pertemuan tertutup dengan mantan Danjen Kopassus Soenarko dan tokoh Persaudaraan Alumni 212 Al Khaththath di kediamannya di Jalan Pengadegan Barat Nomor 41, Jakarta Selatan.
Frans menyoroti pernyataan Permadi yang menyatakan akan melakukan ‘people power’ dan sudah ada purnawirawan TNI yang mengurus soal itu.
“Itu maksudnya apa? Mengatakan ‘people power’ saja sudah memperkeruh suasana. Mau adu domba TNI? Kopassus dan Marinir adalah pasukan elit yang bertugas menjaga kedaulatan negara, bukan digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ungkap Frans Meroga di Jakarta, Minggu (29/9/2019).
Frans juga mengkiritik pernyataan Permadi yang membawa nama Presiden Soekarno untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.
“Kami minta jangan gunakan nama Bung Karno untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, apa yang dilakukan Jokowi justru selaras dengan cita-cita Bung Karno seperti membebaskan sumber daya alam Indonesia dari korporasi asing di bidang minyak dan gas serta minerba.”
“Presiden Jokowi justru ingin membebaskan Indonesia dari objek kolonialisme versi baru,” tegasnya.
Frans pun meminta Permadi untuk tidak melanjutkan niatnya untuk melengserkan Presiden Jokowi karena berpotensi memecah belah anak bangsa dan kemudian dimanfaatkan serta diintervensi kepentingan asing atau pihak-pihak tertentu yang ingin mengeruk kekayaan bangsa.(*)
“Jangan sampai gerakan mahasiswa yang awalnya untuk menolak sejumlah RUU itu kemudian berubah menjadi usaha untuk melengserkan pemerintahan yang sah karena provokasi Permadi,” pungkasnya.(*)