Gridhot.ID - Musibah banjir kini sedang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya.
Hingga Kamis (2/1/2020) pagi wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang masih terendam banjir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih meyakini naturalisasi sungai sebagai langkah untuk menangani banjir yang melanda ibu kota.
Pernyataan Anies tersebut dinilai pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, sebagai cara berpikir yang keliru.
Menurut Firdaus, saat ini yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta adalah menormalisasi sungai bukan menaturalisasinya.
Dalam wawancara dengan Kompas TV, Rabu (1/1/2020) malam, Firdaus menjelaskan banjir yang menimpa Jakarta awal tahun 2020 berbeda dari 2007.
Pada 2007 silam, banjir yang menggenangi Jakarta disebabkan hujan deras di hulu Sungai Ciliwung, ditambah hujan lokal ditambah air laut di utara Jakarta pasang.
Sementara pada 2020, banjir di Jakarta karena cuaca ekstrem di mana intensitas hujan tinggi di hulu ditambah hujan deras di tingkat lokal.
"Pasca banjir 2007 kita kemudian sudah melakukan pembenahan dan mengantisipasi kejadian serupa yang lebih ekstrem lagi di depan," ungkap Firdaus Ali.
Pembenahan tersebut dilakukan Pemerintah Pusat dengan membangun bendungan kering atau draine dam, yakni di Ciawi dan Sukamahi.
Namun prosesnya panjang di antaranya pembebasan lahan tidak mudah ditambah faktor sosial lainnya.
Akhirnya, tandatangan kontrak pelaksanaan proyek pembangunan draine dam baru terealisasi pada 2016.
Bendungan Ciawi kapasitas 6,45 juta meter kubik dan Sukamahi 1,68 juta meter kubik.
Rencananya, menurut Firdaus Ali, proyek dua bendungan itu baru akan selesai pada akhir 2020 dan berfungsi pada 2021.
Fungsi dua draine dam di atas bisa memperlambat datangnya air dari hulu sampai Jakarta yang biasanya memakan waktu 6-8 jam menjadi lebih lama.
"Dengan kapasitas total sekitar 8 juta meter kubik air bisa kita perpanjang dan mengurangi dampaknya kira-kira sampai 30 persen setidaknya sampai air masuk DAS Ciliwung dan Cisadane," terang Firdaus.
Bendungan Ciawi dan Sukamahi, lanjut dia, menahan antrean air tidak masuk langsung ke DAS Ciliwung, namun itu saja tidak cukup.
Sementara dua bendungan tadi dibuat, kata Firdaus, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi normalisasi sungai, mengembalikan fungsi situ-situ, waduk, danau, drainase mikro dan mikro maupun penghubungnya.
Ia membenarkan beberapa dari 13 sungai di Jakarta menjadi wewenang Pemerintah Pusat seperti Ciliwung dan Pesanggrahan.
Namun, proses normalisasi menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Saat Pemerintah Pusat memasang beton di kiri kanan Sungai Ciliwung, Pemprov DKI harus ikut bertanggung jawab khususnya untuk membebaskan lahan dan merelokasi warga terdampak normalisasi.
Saat ini, dari 33 kilometer yang menjadi proyek normalisasi pasca banjir yang lalu baru 16 kilometer saja yang bisa dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.
"Sehebat apapun Pemerintah Pusat membantu, tetap peran pemerintah daerah menentukan sekali khususnya untuk relokasi dan pemindahan warga yang terdampak lahan normalisasi," terang Firdaus.
Ketika disinggung apakah langkah Anies benar yang mengatakan kunci mengatasi banjir adalah tergantung penanganan di hulu, Firdaus meluruskan.
"Tidak, salah. Gubernur Anies salah. Di hulu Pemerintah Pusat sedang kerjakan bersama Pemerintah Jawa Barat. Itu sedang kita kerjakan (membangun bendungan, red)."
Ia melanjutkan, pembangunan bendungan di hulu memang belum selesai, tapi kalau Pemprov DKI Jakarta bisa menormalisasi saluran, air tidak akan parkir kemana-mana.
Akhirnya bisa mengalir ke hilir.
"Kalau Gubernur Anies mengatakan kuncinya di hulu, ya benar. Tapi kerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawabnya Pemprov DKI Jakarta," terang dia.
"Jangan kemudian berpolemik dengan bahasa-bahasa, narasi dan kata-kata seakan-akan indah untuk diucapkan tapi ketika dipraktikkan gagal," sambung Firdaus.
Firdaus kemudian menjelaskan perbedaan genangan dan banjir.
Menurut dia, Jakarta tergenang karena hujan lokal, tapi kalau banjir hujan kiriman dari hulu atau DAS Ciliwung ditambah hujan dalam kota.
Dari awal Pemprov DKI Jakarta sudah diingatkan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dan memang tidak mudah membebaskan lahan.
Ia menjelaskan kenapa normalisasi tak jalan karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau membebaskan lahan.
Menurut orang-orang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengatakan Anies lebih suka menggunakan naturalisasi.
"Bagi saya (naturalisasi seperti dimaksud Anies, red) mungkin ilmu saya belum sampai ke sana meski 34 tahun bergelut di bidang ini."
"Bahwa naturalisasi sah-sah saja kalau diterapkan di daerah yang tidak crowded di Jakarta, misalnya untuk di ibu kota baru. Normalisasi pilihan paling tepat, tidak ada pilihan yang lain," tegas dia.Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: "Anies Pilih Naturaliasi, Pakar Bioteknologi Lingkungan Beberkan Ini: Mungkin Ilmu Saya Belum Sampai."
(*)