Apabila TNI harus menggunakan alutsistanya seperti tank dan heli Apache ke daearh konflik di tanah air, maka pemerintah dengan persetujuan DPR juga harus membuat payung hukum berupa status Operasi Darurat Militer.
Tujuannya adalah agar operasi militer TNI legal dan sesuai koridor HAM.
Jadi selama pemerintah menjeniskan bahwa orang-orang bersenjata yang berusaha meronrong keamanan RI hanya disebut sebagai KKB, maka yang diturunkan juga hanya pasukan POLRI yang di back up oleh sejumlah pasukan TNI.
Dengan demikian, berdasarkan legalitas dari pemerintah RI dan adanya larangan dari AS, maka heli Apache TNI AD yang jumlah totalnya direncanakan 8 unit memang tidak sembarangan digunakan.
Apalagi tujuan utama pembelian heli Apache sebenanrnya memang untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman serangan negara lain dan bukan dari dalam negeri sendiri.
Dari sisi taktik dan strategi militer jika terjadi peperangan, heli-heli Apache akan menjadi pelindung efektif bagi tank-tank Leopard II TNI sekaligus penghancur bagi tank-tank lawan.
Selain itu dalam situasi damai, heli-heli Apache juga berfungsi sebagai alutsista untuk menjaga ruang udara RI.
Jika ruang udara RI aman, maka warga Indonesia pun otomatis terjamin kesejahteraan serta keamanannya.
(*)