GridHot.ID - Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan lockdown untuk memutus rantai persebaran virus corona (covid-19).
Sejak pemberlakuan kebijakan tersebut, sejumlah pekerja migran ilegal asal Indonesia mengalami nasib memilukan.
Hal tersebut diungkapkan salah seorang pekerja migran resmi yang bekerja di sebuah pertambangan batu di Sarawak, Malaysia, Mujianto.
Pria asal Blitar, Jawa Timur, itu menyebut mereka tak lagi mendapat gaji penuh dari majikannya.
Bahkan, di antara mereka terpaksa makan tikus setiap harinya.
Mujianto mengatakan, itu dilakukan untuk menutupi kebutuhan makan setiap hari karena tidak adanya pendapatan penuh yang mereka terima.
"Sampai ada yang seperti ini, Mas, keadaan teman di Sarawak untuk mengurangi biaya belanja," ujar Mujianto ketika dihubungi, Selasa (7/4/2020).
Mujianto mengungkapkan, rata-rata para pekerja migran ilegal yang tak mendapat upah penuh bekerja di sektor informal, dimana gaji harian menjadi sumber pemasukan utama mereka.
Namun demikian, para pekerja migran resmi tak berdiam diri.
Sebagian dari mereka turut turun tangan membantu nasib sesama warga negara Indonesia (WNI) tersebut.
Lebih lanjut, Mujianto mengungkapkan, perwakilan RI di Malaysia belum ada tanda-tanda memberikan pertolongan terhadap nasib warganya, baik itu migran resmi maupun ilegal.
Mujianto juga mengatakan, otoritas setempat memberlakukan kebijakan dimana warga hanya memperbolehkan belanja berlangsung pada pukul 07.00 sampai 09.00 waktu setempat dan sore pukul 17.00 sampai jam 19.00 waktu setempat.
"Jadi jalan menuju pasar atau permukiman selalu dijaga polisi dan tentara. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak tidak diperbolehkan keluar," katanya.
Perlindungan hak
Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono telah mendesak pemerintah dapat menggunakan protokol dalam penjemputan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
"Baik Tenaga Kerjaan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara tujuan mempunyai protokol pemetaan dan deteksi data pekerja migran baik yang documented maupun yang undocumented," ujar Nur ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/3/2020).
Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya kerjasama antara kedua negara guna menerapkan protokol rapid test terhadap pekerja migran. Termasuk dengan memberikan jaminan perlindungan hak-haknya.
Dia mengatakan, rapid test tersebut dapat dilakukan sebelum dilakukan penjemputan.
Dengan begitu, setibanya di tanah, pekerja migran tersebut dipastikan dalam kondisi sehat.
"Sebelum kepulangan untuk memastikan kondisi kesehatan pekerja migran," katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong supaya pemerintah dapat mengedukasi pekerja migran akan pentingnya pencegahan Covid-19.
"Serta memberikan program jaminan sosial untuk pemberdayaan pekerja migran purna," terang dia.
Dia menambahkan, pekerja migran di Malaysia diharapkan dapat menjadi prioritas penjemputan pemerintah.
"Pekerja migran di Malaysia mestinya menjadi prioritas karena banyak yang undokumented dan mereka kesulitan bahan pokok," terang dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus"
(*)