Asosiasi tersebut juga menambahkan bahwa larangan itu melanggar hukum internasional dan kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel.
Di Manila, organisasi perikanan setempat juga meminta pemerintah Filipina untuk tidak menyerah pada “penindasan Tiongkok”.
"Pemerintah Filipina seharusnya tidak membuang waktu dan menunggu petugas maritim Tiongkok untuk menangkap para nelayan kita," kata Fernando Hicap, ketua Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil.
"Mereka tidak memiliki hak dan kekuasaan moral untuk menyatakan larangan menangkap ikan dengan alasan melestarikan stok ikan di perairan laut yang tidak mereka klaim secara hukum, dan mereka secara besar-besaran menghancurkannya melalui kegiatan reklamasi."
Mengutip South China Morning Post, Beijing mengklaim 80% Laut China Selatan, yang diperebutkan oleh negara-negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
China pertama kali memperkenalkan larangan musiman di perairan itu pada tahun 1999, dengan mengatakan itu akan membantu melestarikan sumber daya perikanan di salah satu daerah penangkapan ikan terbesar di dunia.
Perairan menyediakan bahan makanan dan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang di negara-negara sekitarnya tetapi penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim mengancam keberlanjutan mereka.
Larangan tahun ini datang pada saat meningkatnya ketegangan atas hak penangkapan ikan dan pengamat memperingatkan bahwa kesalahan langkah apapun dapat meningkatkan risiko konfrontasi.
Bulan lalu, sebuah kapal nelayan Vietnam tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal penjaga pantai China di dekat Kepulauan Paracel, yang dikenal di China sebagai Kepulauan Xisha dan di Vietnam sebagai kepulauan Hoang Sa.
Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul China bikin marah Vietnam & Filipina, risiko konfrontasi di Laut China Selatan tinggi.
(*)