Laporan Wartawan Gridhot, Desy Kurniasari
Gridhot.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa wabah virus corona berdampak pada kegiatan ekonomi.
Pasalnya, selama PSBB di DKI kegiatan ekonomi terhenti sehingga pasar, perdagangan, perindustrian menjadi terganggu.
Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti.
Melansir Kompas TV, dampak tersebut juga berpengaruh pada pendapatan Pemprov DKI.
Seperti pendapatan pajak turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45 peren.
Anggaran DKI turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, tinggal 53 persen.
“Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun,” ujar Anies melalui pesan tertulisnya, Jumat (29/5/2020).
Anies menambahkan dalam mengatasi dampak tersebut, Pemprov DKI telah memutuskan untuk merelokasi anggaran dengan melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung, belanja tidak langsung.
Seperti anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun.
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta yang besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19.
Di tahun ini Pemprov DKI tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas.
Meski pengurangan diberlakukan namun, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera tetap dipertahankan.
Termasuk tidak memutus kontrak 120 ribu tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.
“Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan saya garisbawahi ini semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta,” ujar Anies.
Anies mengingatkan agar pemotongan TKD ini membuat kinerja pelayanan di DKI Jakarta menurun.
Dalam kondisi apapun, kata Anies, sikap ASN DKI harus jelas, menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini.
“Saya perintahkan kepada semua ASN di Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang ksatria, yang tangguh, yang tabah, yang tak lunglai menghadapi cobaan. Kita berada di garis terdepan. Kita harus beri contoh sikap tangguh,” ujar Anies.
Sementara itu, dilansir Gridhot dari Antara, legislator dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memangkas tunjangan hari raya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Menurut pendatang baru di "Kebon Sirih" tersebut, Anies seharusnya turut memangkas THR TGUPP seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipangkas 50 persen dan dialihkan untuk penanganan COVID-19.
"Ada kabar bahwa menjelang lebaran kemarin anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," kata August Hamonangan yang juga anggota Komisi A itu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut August, Anies Baswedan harus bersikap adil dalam memberikan tunjangan pegawainya, bukan hanya TGUPP, tapi juga beberapa SKPD lainnya yang tidak dipangkas.
"Saya dapat informasi para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfotik akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi saat COVID-19 ini," ujar August.
Mengingat penting dan sensitifnya tunjangan penghasilan bagi para pegawai, menurut dia gubernur harus mampu bersikap adil, yaitu memberikan tunjangan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang terukur dan transparan.
Di satu sisi, pemotongan tunjangan perlu dilakukan karena realisasi pendapatan jeblok akibat pandemi COVID-19 dan sebagian pegawai bekerja dari rumah (work from home).
Sementara sebagian ada juga pegawai yang tetap menjalankan pelayanan masyarakat dan bekerja lebih keras untuk mengatasi pandemi.
"Pemberian tunjangan harus adil agar tidak timbul kecemburuan dan kecurigaan di antara pegawai. Sebagai contoh, saya kira para PNS legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19, misal pegawai kelurahan, kecamatan, BPBD, Satpol PP dan Dinas Perhubungan," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengunggah data besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI.
Data itu diunggah dalam akun Instagram @willsarana pada Kamis ini yang memperlihatkan terdapat data jumlah THR yang diterima oleh 20 anggota TGUPP dengan jumlah tertinggi diterima oleh Ketua TGUPP DKI Amin Subekti, sebesar kurang lebih Rp50 juta dan terendah Rp24 juta.
William yang juga merupakan anggota dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, mengkritik hal tersebut, di mana saat ini, ribuan ASN Pemprov DKI telah dipotong THR dan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sebesar 50 persen
"TGUPP, THR nya full turun, ASN DKI dipotong berikut dengan TKD nya. TGUPP jauh lebih kuat dari ASN kita tampaknya," tulis William.
Namun ketika dikonfirmasi wartawan, William belum merespon. Demikian juga dengan Amin Subekti.(*)