Status gereja-gereja itu dan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kuasa untuk menunjuk pemimpinnya adalah pusat negosiasi antara China dan Vatikan.
China sendiri juga memperhatikan detail opini gereja tersebut terkait protes pro-demokrasi di Hong Kong.
Juru bicara Vatikan menolak untuk berkomentar.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri China tidak segera merespon permintaan berkomentar.
Namun dari New York Times yang pertama kali kabarkan berita ini, mengatakan jika pejabat China menyangkal berita itu dan menuduh itu sebagai "spekulasi tanpa dasar".
Mirip dengan yang dialami Muslim Uighur
Kesadaran bahwa China dicurigai membajak beberapa negara telah menjadi tuduhan pelanggaran HAM melawan kelompok religius minoritas.
Kasus ini sama terjadi dengan Muslim Uighur, kaum Budha di Tibet dan para umat Kristen.
"Tekanan yang disponsori oleh negara melawan semua agama terus meningkat," ujar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo Juni kemarin, ketika Kementerian Luar Negeri AS merilis laporan mereka mengenai kebebasan beragama di negara-negara di seluruh dunia.
"Hukuman massal yang dihadapi oleh muslim Uighur di Xinjiang terus berlanjut, demikian pula dengan tekanan yang dihadapi para umat Budha di Tibet serta Falun Gong dan kaum Kristen," ujar Pompeo.