Gridhot.ID - Pemerintah sedang berusaha memberikan bantuan lebih untuk rakyatnya.
Salah satu idenya adalah pemberian bantuan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta perbulan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi rencana pemerintah mempercepat penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah akan memberikan bantuan kepada 13 juta pekerja/buruh yang mendapatkan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, dana yang disiapkan untuk memberikan bantuan gaji kepada 13 juta tersebut berjumlah Rp 31,2 triliun.
"Terhadap program pemberian bantuan gaji kepada buruh tentu KSPI setuju."
"Kami berharap program ini bisa segera direalisasikan," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).
Apalagi, lanjutnya, di masa pandemi Covid-19 ini banyak buruh yang tidak mendapatkan upah penuh.
Dampaknya adalah daya beli buruh turun.
KSPI mengingatkan, hal yang paling penting dari program ini harus tepat sasaran, tepat guna, dan disertai pengawasan ketat terhadap implementasi program tersebut.
"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran," ujarnya.
Pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berbagai rencana tengah digodok, guna menggenjot kembali roda perekonomian nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, satu di antara beberapa rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi para pegawai swasta.
Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan stimulus tambahan bagi pekerja untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Menteri BUMN itu turut mengonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait stimulus selanjutnya dari pemerintah.
Yakni, bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja."
"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat."
"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” jelas Erick Thohir dalam pernyataan resminya, Kamis (6/8/2020).
Erick Thohir menjelaskan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.
Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan.
Atau, setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja."
"Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” tuturnya.
Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia juga ekonomi dunia, semua negara terdampak termasuk Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 negatif.
PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang masih sangat minim.
Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang dibelanjakan.
"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).
Presiden mengatakan, penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial, yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.
Di luar itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.
Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum memiliki DIPA (daftar isian pelaksana anggaran).
"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian."
"Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ucapnya.
Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah.
Sehingga, menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.
"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait."
"Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," perintahnya.
Presiden Jokowi menilai suasana masyarakat berada pada posisi yang khawatir terhadap penyebaran Covid-19, pada beberapa pekan belakangan.
"Saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid-19."
"Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama kalangan menengah ke atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tapi semakin banyak," paparnya.
Menurut Presiden, tingkat kematian atau fatality rate di Indonesia mencapai 4,7 persen dari total kasus terkonfirmasi positif.
Angka kematian tersebut lebih tinggi 0,8 persen dari tingkat kematian global.
" Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama," tuturnya.
Sementara, recovery rate atau tingkat kesembuhan, menurut Presiden, terus meningkat, dengan angka saat ini mencapai 61,9 persen.
"Saya kira juga bagus terus meningkat angkanya."
"Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul KSPI Berharap Bantuan untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta per Bulan Segera Direalisasikan.
(*)