Dilansir dari Antara, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab pada Senin (10/8/2020) mengundurkan diri dan membubarkan pemerintahannya setelah masyarakat menggelar rangkaian aksi protes menuntut otoritas setempat bertanggung jawab atas ledakan yang menghancurkan Kota Beirut.
Diab, lewat pidatonya, juga menyebut ledakan itu dan aksi kemarahan warga merupakan buah dari korupsi yang telah mendarah daging di Lebanon.
Ledakan yang disebabkan oleh lebih dari 2.000 ton amonium nitrat di gudang pelabuhan pada 4 Agustus menyebabkan 163 orang tewas dan lebih dari 6.000 warga luka-luka, serta merusak sebagian besar bangunan di Beirut, ibu kota Lebanon.
Insiden itu memperburuk krisis ekonomi dan politik yang telah terjadi selama berbulan-bulan di Lebanon.
"Hari ini kami mengikuti kehendak masyarakat yang menuntut tanggung jawab otoritas terkait terhadap bencana ini, (mereka) yang memilih untuk bersembunyi selama tujuh tahun, (dan kami akan mengikuti) keinginan mereka yang menuntut perubahan," kata PM Diab saat mengumumkan pengunduran dirinya.
Presiden Lebanon Michel Aoun menerima pengunduran diri pemerintahan Diab, tetapi ia meminta pihak tersebut untuk sementara ini menjadi pelaksana tugas sampai kabinet baru terbentuk, demikian isi pengumuman otoritas setempat sebagaimana disiarkan lewat televisi.
Pemerintahan Diab terbentuk pada Januari dan ia mendapat dukungan dari kelompok Hezbollah di Iran.
Sementara itu, dikutip dari Serambinews.com, Iran menyatakan keprihatinan bahwa negara-negara Barat dan sekutunya mungkin mengeksploitasi kemarahan atas ledakan tersebut untuk mengejar kepentingan politik mereka.