Kendati demikian, China secara sepihak bersikeras bahwa zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan landas kontinen di lepas pantai Pulau Natuna tumpang tindih dengan apa yang disebut klaim "sembilan garis putus-putus".
Indonesia secara konsisten menolak klaim China.
Putusan pengadilan internasional tahun 2016 menegaskan bahwa " sembilan garis putus-putus " China tidak memiliki dasar hukum kuat sesuai dengan hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia.
Baca Juga: Dulu Hanya Berani Melirik Ririn Ekawati dari Jauh, Ibnu Jamil: Ya Begitu Deh, Judes...
Untuk alasan ini saja, tidak ada dasar bagi Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan China.
Tak hanya itu, untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, Tiongkok diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Menjalin kerja sama dengan China akan sama saja dengan memvalidasi klaim Laut China Selatan-nya, sebuah langkah yang akan sangat bertentangan dengan kepentingan Indonesia.
China tidak pernah menanggapi permintaan diplomatik Indonesia yang meminta klarifikasi di sembilan garis putus-putus.
Dalam artikelnya, Huaigao menulis bahwa Beijing dengan sengaja mempertahankan ambiguitas tentang koordinat dan dasar hukum dari garis sembilan garis putus-putus dalam upaya untuk menghindari eskalasi dalam sengketa dan menjaga hubungan dengan penuntut ASEAN.
Bahkan jika China akan mengambil tindakan militer lebih lanjut di wilayah yang disengketakan, hubungannya dengan penuntut ASEAN akan memburuk.
Tidak ada alasan untuk mengharapkan kebijakan ini agar sembilan garis putus-putus akan segera berubah.