Selama masih ada ambiguitas tersebut, tidak ada kemungkinan itikad baik dari China dalam menegosiasikan usulan pembangunan bersama dengan Indonesia.
Berdasarkan hukum internasional, Indonesia berhak atas hak berdaulat atas ZEE-nya di perairan sekitar Pulau Natuna, dan berhak atas sumber daya yang ada di daerah tersebut.
Jika Indonesia menyetujui proposal pembangunan bersama di bawah SRMA, kemungkinan besar Indonesia akan kehilangan hak kedaulatannya di dalam ZEE.
Hal itu karena akan ada "Otoritas Manajemen Sumber Daya" untuk mengatur eksplorasi wilayah pengembangan bersama.
Pasca rentetan insiden dengan China di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo memperkuat posisi Indonesia di kawasan ini dengan fokus pada tiga program utama: pariwisata bahari, energi dan pertahanan.
Baca Juga: Bikin Geger Warga Usai Hujan Reda, Uang Puluhan Juta Banjiri Saluran Irigasi, Ada yang Dapat Segepok
Indonesia memang lebih baik fokus mengembangkan Kepulauan Natuna sendiri, daripada bergabung dengan China.
Artikel ini telah tayang di Sosok.ID dengan judul Tegas Ogah Memihak dan Terlibat Baku Hantam, Indonesia malah 'Dikadali' China agar Nyemplung dalam Sengketa Laut China Selatan.
(*)