Mengenai tujuan keberadaan kapal di Laut China Selatan, Jordan Brooks, salah satu petugas dek Barry, berkata: “Sungguh luar biasa jumlah kapal penangkap ikan dan pedagang yang melewati dan menjalankan bisnis mereka di perairan ini setiap hari. Untuk menyelesaikan misi kami dengan aman, efektif, dan profesional, Barry terus-menerus bekerja sebagai tim dan selalu waspada serta berkomunikasi."
USS Barry merupakan kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut AS dari Destroyer Squadron 15. Kapal ini merupakan yang terbesar dari jenisnya dan terus-menerus berada di wilayah tersebut.
Bulan ini merupakan yang kelima kalinya di tahun 2020 di mana Barry telah melakukan misi rutin di wilayah tersebut.
“April lalu, Barry melakukan operasi Freedom of Navigation (FON) di sekitar Kepulauan Paracel dan kemudian bertemu dengan kelompok ekspedisi USS Amerika untuk operasi di Laut China Selatan," jelas Letnan Timothy Baker, petugas rencana dan taktik USS Barry.
Dia menambahkan, Barry berfungsi sebagai simbol yang sangat terlihat dari kekuatan luar biasa yang dapat dikerahkan Amerika Serikat untuk mengalahkan agresi, baik itu beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari grup yang lebih besar.
Pengungkapan itu muncul ketika AS meminta negara lain untuk menentang dominasi China di perairan yang disengketakan setelah Beijing membangun pangkalan militer di atol.
David Feith, wakil asisten sekretaris untuk kebijakan regional dan keamanan dan urusan multilateral di Biro AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, mengatakan Washington akan meningkatkan jumlah perjanjian "pengirim kapal" untuk melawan "perilaku agresif" China.
“Di beberapa daerah, seperti Pasifik Utara, kapal penangkap ikan tanpa kewarganegaraan menunjukkan karakteristik registrasi Tiongkok. Selain itu, milisi maritim China - diperkirakan mencakup lebih dari 3.000 kapal - secara aktif melakukan perilaku agresif di laut lepas dan di perairan berdaulat negara lain untuk memaksa dan mengintimidasi nelayan yang sah untuk mendukung tujuan strategi maritim jangka panjang Partai Komunis China," papar Feith.
Langkah AS yang membuat anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) cemas. Gilang Kembara, peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan Indonesia tidak akan menyetujui langkah militerisasi AS.
“Saya pikir itu hal yang baik jika AS menawarkan kerjasama dengan penjaga pantai Indonesia, karena penangkapan ikan IUU adalah kegiatan kriminal, jadi kita perlu penegakan hukum untuk melawannya," jelasnya.
Namun, dia menambahkan, "Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerja sama dengan Angkatan Laut AS, dan ini menjadi masalah (militer) ... pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara."
Jay L Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, memperingatkan tentang kemungkinan penentangan dari Filipina.
“Tapi (Manila) mungkin akan puas dengan berbagi informasi tentang kegiatan di laut, dan setidaknya selama dua sampai tiga tahun terakhir pemerintah, terutama biro perikanan, benar-benar memanfaatkan informasi yang tersedia dari AS tentang asing mengenai aktivitas penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Filipina (ZEE),” papar Batongbacal seperti yang dikutip dari Express.co.uk.
Artikel ini telah tayang di Sosok.ID dengan judul USS Barry Kembali, US Navy Kembali Unjuk Gigi di Depan China.
(*)