"Saya tidak pernah mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri atau Dinas Keamanan Negara harus menangkap siapa pun. Tapi ini sudah menjadi garis merah," tulis aktivis Ilkin Rustamzada di Facebook.
"Siapapun yang memfilmkan seorang Armenia dipenggal, atau memenggalnya, harus dihukum berat. Siapapun yang menempatkan merek ISIS pada perang bangsa harus dihukum."
Satu LSM lokal, Klub Hak Asasi Manusia Baku, mengumpulkan video kekejaman dari kedua belah pihak dan bekerja dengan mitra internasional untuk membantu mengautentikasi video tersebut.
"Jika (sebuah video) tidak otentik maka kami perlu tahu bahwa itu tidak otentik," kata ketua kelompok itu, Rasul Jafarov, kepada Eurasianet.
"Tetapi jika itu nyata, kantor kejaksaan membuka kasus pidana, video tersebut perlu dianalisis sebagai bagian dari kasus pidana itu dan mereka yang terbukti bersalah harus dibawa ke pengadilan."
Mengingat banyaknya video yang muncul, dan fakta bahwa tentara tampaknya merasa cukup nyaman untuk memamerkan kekejaman tersebut, beberapa analis mengatakan bahwa perilaku tersebut setidaknya secara implisit dimaafkan oleh pihak berwenang.
"Ini adalah kejahatan perang yang tersebar luas, konsisten, dan sistematis, ditoleransi atau bahkan didorong oleh para komandan," tulis Ryan O'Farrell, seorang analis militer independen yang mengikuti dengan cermat sumber-sumber terbuka tentang konflik ini, di Twitter.
"Di antara jumlah video, frekuensinya, dan jumlah partisipan, mustahil untuk tidak berasumsi bahwa negara Azerbaijan telah memberikan persetujuan diam-diam untuk kejahatan perang ini. Ini bukan 'apel buruk'. Ini sistematis," tambah O'Farrell.
"Saya akan percaya sebaliknya ketika pemerintah Azerbaijan menangkap ratusan tentara yang dengan bangga merekam partisipasi mereka dalam eksekusi, penyiksaan, pemenggalan kepala, dan mutilasi warga sipil dan tawanan perang."