Gridhot.ID - Sebanyak 50 anggota DPRD DKI Jakarta walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna, Senin (14/12/2020).
Aksi walk out itu dipelopori anggota Fraksi Golkar Jamaluddin karena menganggap fraksi PSI tidak konsisten dalam rapat RKT.
Menurutnya, anggota Fraksi PSI awalnya menyetujui usulan kenaikan tunjangan dewan di tengah pandemi ini.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai para anggota DPRD DKI akan mendapat hukuman dari rakyat karena hanya memikirkan kepentingan mereka pribadi.
Hal ini disampaikan Pangi menanggapi aksi meninggalkan ruangan atau walk out para anggota DPRD DKI saat fraksi PSI bicara di rapat paripurna.
Aksi walk out itu dilandasi oleh sikap PSI sebelumnya yang menentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI.
Padahal, kenaikan gaji dan tunjangan itu jelas-jelas mendapat penolakan oleh masyarakat luas.
"Rakyat nanti akan menghukum, mana partai yang mengawal anggaran rakyat dan mana yang hanya memikirkan dirinya," ujar Pangi kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).
Pangi menilai, sikap para anggota DPRD itu merupakan bentuk kekesalan mereka pada PSI yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD.
Keberadaan PSI sebagai partai baru dianggap mengganggu kebiasaan-kebiasaan lama yang selama ini dianggap lumrah.
Namun Pangi menilai, secara tidak sadar politisi partai-partai lain justru sedang menggali kuburnya sendiri.
Dengan sikap menentang PSI, maka mereka justru mendapat citra negatif dan bisa jadi tak dipilih lagi oleh masyarakat di pemilu berikutnya.
Sebaliknya, ia menilai citra PSI justru akan diuntungkan dengan aksi walk out tersebut.
"Masyarakat akan menilai mana partai yang berjuang untuk rakyat mana yang khianati amanat rakyat," ujar Pangi.
Oleh karena itu, Pangi menyarankan agar Fraksi PSI tetap konsisten pada agendanya untuk mengawal anggaran dari hal-hal yang tidak wajar.
Ia meminta partai yang digawangi anak muda itu tak terpengaruh dengan manuver yang dilakukan oleh para politisi lainnya.
"PSI maju terus saja kalau yang diperjuangkan bukan hanya pencitraan. Nanti masyarakat bisa melihat apakah konsisten atau enggak mengawal anggaran ini," katanya.
Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan kekecewaannya kepada para wakil rakyat tersebut.
Ia menilai aksi protes terhadap PSI yang menantang kenaikan gaji di tengah pandemi sebagai aksi yang memalukan.
"Itu sangat memalukan sekali. Anak-anak muda itu kan lagi berjuang untuk kritis, kemudian dipojokkan oleh partai besar. Bagaimana wakil rakyat kok kelakukannya seperti itu," ujar Abdillah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).
Partai yang baru dibentuk pada tahun 2014 tersebut faktanya hanya memiliki total delapan kursi di Kebon Sirih.
Abdillah menegaskan bahwa sikap PSI yang buka-bukaan soal anggaran fantastis untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam RKT 2021 adalah sikap yang benar.
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna (walk out) Senin (14/12/2020) siang.
Baca Juga: 6 Alasan Mengapa Gaji dan Tunjungan Anggota DPRD DKI Jakarta Tidak Perlu Dinaikkan
Aksi tersebut dilakukan saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.
Ia mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI yang memuat kenaikan gaji dan tunjangan.
Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI. Oleh karenanya, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.
"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin siang.
Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.
Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.
Aksi ini berlangsung hingga Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad selesai membacakan pandangan umum Fraksi PSI.
Lalu, ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang walk out kembali menduduki kursi mereka.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: "Anggota DPRD DKI Walk Out untuk Protes PSI, Pengamat: Rakyat Akan Menghukum..."
(*)