Gridhot.ID -Jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat selama beberapa hari terakhir.
Bahkan dalam kasus harian pada Sabtu (26/12/2020), jumlah penambahan kasus positif Covid-19 menyentuh angka 2.000.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar kemungkinan mengambil kebijakan 'emergency break' atau 'rem darurat' jika kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan.
Ia menjelaskan, keputusan untuk memberlakukan rem darurat atau tidak akan dilihat setelah PSBB transisi 3 Januari 2021 selesai.
"Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 (Januari 2021) nanti apakah dimungkinkan, nanti Pak Gubernur (Anies Baswedan) akan meminta kepada jajaran apakah dimungkinkan ada emergency break," ucap Riza, Minggu (28/12/2020) dikutip dari Kompas.com.
Wacana Pemprov DKI Jakarta yang akan mengambil kebijakan rem darurat usai libur tahun baru 2021 membuat psikologi pengusaha khawatir, cemas dan galau.
Sebab dengan kebijakan tersebut, pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga.
"Jika kembali seperti yang dulu tentu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. Ini sinyal ekonomi yang kurang baik diawal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme dikalangan pelaku usaha," kata Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis, Senin (28/12/2020).
Menurut Sarman, kondisi ini menjadi pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan.
"Karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk, nyaris frustrasi," ucap Sarman dalam pesan teks, Senin (28/12/2020).
"Jika kebijakan ini kembali diberlakukan berpotensi akan menaikkan terjadinya angka PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup, dan menambah beban sosial bagi pemerintah," tambah Sarman.
Bukan hanya itu, kebijakan ini juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17% PDB Nasional.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 juga berpotensi akan tetap minus setelah kuartal II tumbuh negatif minus 8,23% serta di kuartal III-2020 juga masih terkontraksi 3,82%.
"Disisi lain kami pelaku usaha memahami bahwa tujuan pemprov sangat mulia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga. Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta pilihan yang sulit tapi harus di putuskan," ujarnya.
Namun, HIPPI sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini.
Harapan kami pelaku usaha agar pemerintah DKI Jakarta tidak lengah melakukan sosialisasi, pengawasan dan sanksi tegas yang melanggar prokes.
Termasuk kewajiban semua perusahaan membentuk Satgas Covid untuk memastikan penerapan Prokes termasuk perangkat pemerintah ditingkat RT dan RW.
Dan yang paling strategis agar Pemprov DKI Jakarta melobby pemerintah pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksin Covid-19, mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian Nasional.
Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul: "Wacana "Rem Darurat" Jakarta, Pengusaha Khawatir PHK Akan Naik."
(*)