Pemerintah bakal melanjutkan program PEN pada tahun ini dengan anggaran mencapai Rp 372,3 triliun. Alokasi tersebut belum termasuk sisa anggaran PEN 2020.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengevaluasi beberapa program yang minim penyerapan.
Misalnya, distribusi kredit usaha sangat minim karena banyak bank yang tidak mau menanggung risiko kenaikan non performing loan (NPL).
Baca Juga: Nipunya Kebangetan! Masih 21 Tahun Ngaku Berpangkat Kolonel, Ini Motif RY Jadi Marinir Gadungan
Selain itu, ada masalah penundaan yang lama distribusi PEN korporasi karena kekhawatiran pemerintah terhadap risiko moral hazard.
Penundaan itu berdampak pada tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan padat karya.
"Ini mempengaruhi daya beli dan confidence konsumsi masyarakat secara negatif. Proses pemulihan demand konsumsi nasional pun sangat lambat, jauh lebih lambat dari perkiraan di awal pandemi," kata Shinta kepada KONTAN, Jumat (1/1).
Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul Kata Sri Mulyani terkait sisa ratusan triliun anggaran pemulihan ekonomi nasional.
(*)