Ancam Denda 5 Juta untuk Warganya yang Tolak Vaksin, Perda Pemprov DKI Dilaporkan ke Mahkamah Agung, Ahmad Riza: Kami Punya Kriteriannya!
None
Rabu, 6 Januari 2021 | 15:13 WIB
Gridhot.ID - Program Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakaeta akan segera dilakukan pada pertengahan Januari ini.
Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (SMS) blast wajib mengikuti vaksinasi tersebut, jika menolak ada hukumannya.
Wakil Gubernur DKI
Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa aturan
sanksi ini resmi dikeluarkan pemerintah DKI untuk menangani Corono Virus Disease 2019.
Meski demikian Ariza menjelaskan, aturan sanksi ini akan diberikan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi sengaja menolak disuntik.
Dikutip dari Kompas.com pada Selasa (5/1/2021), aturan sanksi ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.
Baca Juga: Dibunuh Atau Dipenjara, Cuma Ada 2 Akhir Cerita Buat Jack Ma, Mendadak Hilang Misterius Usai Kritik Pemerintah China
"Oleh karena itu, pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin," jelas Ariza, Senin lalu.
Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp 5 juta.
Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.
Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: Kapal Tankernya Ditahan, Korea Selatan Balas Dendam Bekukan Duit Perbankan Iran Hingga Rp 129 Triliun, Hubungan Keduanya Makin Keruh
Ariza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan.
Vaksinasi tahap pertama juga menyasar asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Jumlahnya diproyeksikan mencapai 119.145 orang.
Baca Juga: Berlagak Ngaku Pangkat Kolonel dan Akan Undang Nikita Mirzani ke Nikahan, TNI Gadungan Ini Justru Tak Datang Saat Acara Lamaran, Ternyata Hanya Seorang Pengangguran!
"Penerima tahap pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan, dengan sasaran di DKI sejumlah 119.145," kata Ariza lagi. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jelang Vaksinasi Covid-19, Wagub DKI Ingatkan Sanksi Denda Rp 5 Juta bagi Penolak Vaksin"