"Kami memahami bahwa pelaksanaan vaksin di KPK, termasuk ke tahanan, bertujuan supaya tidak mengganggu penyelidikan dan penyidikan KPK terkait kasus korupsi para tahanannya."
"Tapi lagi-lagi harus dilihat lagi apa prioritasnya? Sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin," kata Dewi.
Menurut Dewi, pemerintah harus lebih gencar memberikan vaksinasi kepada kelompok prioritas, apalagi jumlah vaksin masih terbatas.
"Utamakan garda terdepan untuk penanganan Covid-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya."
"Pembenahan data nakes seluruh Indonesia juga. Menkes saja ragu dengan data yang dimiliki Kemenkes," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal vaksinasi Covid-19 terhadap tahanan lembaga antirasuah.
Firli mengatakan, hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia.
"Demikian diamanatkan pembukaan alenia ke-4 Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945."
"Terkait itulah KPK melaksanakan vaksinasi dengan kerja sama dengan Komite Penanganan Covid 19 untuk seluruh insan KPK, dan para pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK," kata Firli, Kamis (25/2/2021).
Firli mengatakan, kasus positif Covid-19 tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan (31%).