"Konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin (untung), pemerintah sudah mengeluarkan Rp 77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis," imbuh dia.
Erick memastikan proses pengadaan vaksin berbayar dilakukan secara terbuka dan transparan dengan pengawasan dan penetapan harga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Harga jual semisal, ditetapkan berdasarkan harga pembelian ditambah harga distribusi. "Mengenai harga vaksin, kami bersama Kadin membuka transparan dan harga ditetapkan oleh pihak independen, yaitu audit pemerintah, BPKP," ujarnya.
Sekadar mengingatkan, pada 11 Mei lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lewat Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 telah menetapkan harga Vaksin Gotong Royong sebesar Rp 321.660 per dosis.
Ini adalah harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh perusahaan. Di dalamnya, sudah termasuk keuntungan sebesar 20% dan biaya distribusi. Hanya saja, harga ini belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Kedua, harga maksimal pelayanan ditetapkan sebesar Rp 117.910 per dosis. Ini adalah batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta.
"Sudah termasuk margin atau keuntungan 15%, namun tidak termasuk PPN," demikian bunyi keputusan tersebut.
Menteri Erick memang tidak menjelaskan harga pokok vaksin yang dibeli oleh Bio Farma yang ditunjuk pemerintah untuk impor, termasuk tidak menjelaskan asal angka margin 15% dan 20% tersebut.
(*)