Gridhot.ID - Indonesia sudah memulai vaksinasi covid-19 sejak Januari 2021 lalu.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Presiden Jokowi jadi orang yang mengawali program vaksinasi tersebut.
Kini setelah lebaran Idul Fitri, Pemerintah sudah mulai membuka program vaksinasi gotong royong untuk para pengusaha.
Pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong di Tanah Air telah dimulai sejak Selasa (18/5/2021) kemarin.
Dikutip Gridhot dari Grid.ID, vaksinasi gotong royong ini ditujukan bagi para karyawan perusahaan.
Tak hanya karyawan tersebut saja, keluarga mereka pun juga dapat diikutsertakan dalam program vaksinasi gotong royong.
Program vaksin mandiri ini rencananya akan dibuka hingga 21 Mei mendatang.
Berbeda dengan pemerintah, dalam program vaksinasi gotong royong akan menggunakan vaksin produksi CanSino dan Sinopharm.
Untuk tarifnya, para peserta vaksinasi gotong royong akan dikenai biaya maksimal sebesar Rp 439.570 per dosis yang meliputi harga vaksin dan pelayanannya.
Harga pembelian vaksinasi gotong royong sebesar Rp 321.660 per dosis.
Sedangkan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.
Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar biaya tersebut dinilai relatif mahal dan membebani para pengusaha.
“Tentunya harga yang ditetapkan Pemerintah ini relatif sangat mahal dibandingkan vaksinasi program yang seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah,” kata Timboel kepada wartawan, Senin (17/5/2021), yang dikutip dari Tribunnews.com.
"Ini akan membebani pengusaha, terlebih lagi bagi pengusaha yang memiliki banyak pekerja (pada sektor padat karya)," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir mengungkapkan, penetapan harga vaksinasi gotong royong telah dilaksanakan secara transparan.
Dilansir dari Kompas.com, Erick Thohir memastikan bahwa pemerintah tak mencari untung meski pengadaannya dilakukan oleh BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero).
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menjelaskan, vaksinasi gotong royong memang berbeda dengan program vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah secara gratis.
Sebab, pemerintah diketahui telah menggelontorkan Rp 77 triliun untuk pembelian vaksin covid-19 yang diberikan secara gratis ke masyarakat.
Erick Thohir bahkan menegaskan, pihaknya tak memaksa para pengusaha untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong apabila dinila memberatkan.
Apabila merasa terbebani atas biaya vaksinasi gotong royong, Erick Thohir memberi pilihan pada para pengusaha untuk ikut dalam program vaksinasi yang diadakan pemerintah secara gratis.
"Jadi sebenarnya, UMKM ini punya dua opsi, apa ingin ikut berkontribusi mempercepat vaksinasi atau ikut program vaksin pemerintah yang gratis," kata Erick Thohir.
"Tapi kami tidak pernah meminta atau memaksa untuk UMKM ikut vaksinasi yang berbayar, tidak, karena kita juga sudah punya program vaksin dari pemerintah yang gratis," jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan vaskinasi gotong royong ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan roda perekonomian.
Sebab, vaksin gratis dari pemerintah saat ini pengadaannya masih terbatas.
Sehingga, pihak swasta menetapkan pemberian vaksin gratis pada karyawan yang biayanya ditanggung oleh pengusaha.
(*)