Gridhot.ID - PPKM darurat yang sedang dilaksanakan pemerintah dampaknya sangat dirasakan masyarakat.
Dampak tersebut sangat terasa terutama pada sektor perekonomian.
Menindaklanjuti dampak PPKM Darurat yang berimbas pada masyarakat, pemerintah kembali mengucurkan dana bantuan sosial (bansos) dengan nominal triliunan.
Baca Juga: Sumarno Khawatir Elsa Akan Membunuhnya, Berikut Sinopsis Ikatan Cinta Minggu 18 Juli 2021
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada jajarannya untuk mempercepat proses pembagian bansos kepada masyarakat.
Dilansir dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi berharap pemberian bansos kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan.
Tentu saja hal tersebut dimaksudkan agar bansos dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi yang terdampak PPKM Darurat.
Mengenai detail bansos yang diberikan pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan nominalnya.
Dikutip dari video unggahan Youtube KompasTV, Minggu (18/7/2021), Luhut mengatakan bahwa dana triliunan yang diberikan pemerintah merupakan bantuan tambahan bagi masyarakat.
"Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kami para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah," ujar Luhut.
Luhut menyebut dana bansos sebesar Rp 39,19 triliun akan segera dibagikan kepada masyarakat secepatnya.
"Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial," imbuh Luhut.
Terkait rinciannya, mulai dari beras hingga uang akan didistribusikan bagi masyarakat yang menjadi penerima bansos.
"Bantuan itu meliputi, pertama pembelian beras bulog 10 kilogram untuk 18,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, bantuan sosial tunai Rp 10 juta KPM," beber Luhut.
"Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako. Keempat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah," imbuh Luhut.
Selain bansos, terdapat pula penambahan anggaran pada Kartu Prakerja hingga subsidi listrik bagi masyarakat yang berlaku sampai akhir tahun 2021.
"Tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja senilai Rp 10 triliun dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 Volt dan 900 Volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021," terang Luhut.
Bagi dunia pendidikan, pemerintah turut memberi bantuan berupa kuota internet karena sistem pembelajaran yang masih berjalan secara daring.
"Selanjutnya perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, selama 6 bulan dan juga subsidi online listrik diperpanjang sampai Desember 2021," tutur Luhut.
Tak ketinggalan untuk bidang kesehatan, pemerintah menambah anggaran dalam jumlah besar bagi pasien Covid-19 serta bantuan penting lainnya yang saat ini tengah genting.
"Selain penambahan anggaran bantuan sosial di atas, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 33,21 triliun," sambung Luhut.
"Antara lain meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai oleh presiden kemarin yang isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan," tukas Luhut.(*)
(*)