Gridhot.ID- Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari setahun telah menjadi momok bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini juga dirasakan oleh kalangan ibu menyusui.
Tak jarang keraguan dan ketakutan akibat ketidakpastian di masa pandemi ini menyerang mental ibu menyusui di Indonesia.
Terlebih lagi dengan maraknya hoax yang beredar di dunia maya, serta kurangnya pengetahuan ibu tentang tata laksana menyusui di masa pandemi Covid-19.
Keraguan ibu menyusui diperparah oleh masih terbatasnya kesiapan tenaga dan fasilitas kesehatan dalam pelayanan ASI Eksklusif dan laktasi di Indonesia.
Berdasarkan riset yang dilakukan wadah promosi dan advokasi kesehatan Health Collaborative Center (HCC), 62% tenaga kesehatan di layanan primer di Indonesia kesulitan mempertahankan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama masa pandemi.
Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK yang memperoleh gelar Magister Kedokteran Kerja (MKK) serta Doktor (PhD) Bidang Ilmu Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengungkapkan bahwa tingginya angka tenaga kesehatan Indonesia yang kesulitan mempertahankan pemberian ASI eksklusif terjadi akibat banyak faktor.
Kepada Gridhot.ID, dokter Ray yang aktif membagikan edukasinya melalui Instagram @ray.w.basrowi mengatakan, “Salah satunya penyebabnya adalah ketidaktersediaannya layanan antenatal care atau pemantauan kehamilan dan menyusui secara daring. Sementara, hampir 50% pasien ibu hamil dan menyusui memutuskan untuk mengurangi jumlah kunjungan. Juga terkait adanya pembatasan, posyandu dan puskesmas mengurangi pelayanan ibu hamil dan menyusui selama masa pandemi”.
Sesuai penelitian desertasi Dr Ray tentang ‘Developing Workplace Lactation Promotion Model in Indonesia’ yang dipublikasikan di Archives of Public Health, promosi laktasi pada pekerja perempuan berpotensi efektif untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja menyusui yang harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa keterbatasan operasional fasilitas kesehatan ibu hamil dan menyusui serta akses pelayanan konseling tidak menurunkan perilaku laktasi Ibu Indonesia, terutama kalangan Ibu Pekerja.
Survei daring dari HCC yang dilakukan di 20 provinsi di Indonesia membuktikan, selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, angka ASI Eksklusif meningkat tajam mencapai 89%.
“Oleh karena itu, kami megadvokasi agar cuti melahirkan harus naik jadi 6 bulan,” tambahnya.
Temuan lain dari tim peneliti yang terdiri dari Prof. Dr. dr. Sudigdo Sastroasmoro, SpA(K) dan dr. Levina Chandra Khoe, MPH memperlihatkan bahwa pemanfaatan konsultasi layanan kesehatan daring (online) selama Masa Pandemi Covid-19 (PSBB) di Indonesia sangat membantu Ibu menyusui.
Dikutip dari akun Instagram @ray.w.basrowi yang memiliki lebih dari 20 ribu pengikut, perencanaan laktasi serta edukasi nutrisi bagi ibu pekerja menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan perusahaan.
Masih banyak responden yang mengakui kendala jaringan dan kekhawatiran terhadap kerahasiaan data adalah faktor yang menghambat kualitas konsultasi menyusui secara daring.
“Itu sebabnya penting bagi pemerintah untuk memastikan aspek aksesibilitas dan kualitas jaringan serta tidak lupa melindungi aspek privacy dan perlindungan data pribadi serta detail medical record pasien yang memanfaatkan fasilitas telekonsultasi” tegas Dr. Ray Basrowi.
Saran inovasi antenatal care serta konseling Menyusui Selama Pandemi yang juga diperoleh dari respon para tenaga kesehatan diantaranya Fasilitas telemedicine/konsultasi daring yang mudah digunakan dan bebas biaya/gratis tersedia, Posyandu daring/online, Kelas ibu menyusui daring/online, Instrumen (contoh: aplikasi ponsel, kalender online) pengawasan ibu hamil dan menyusui berbasis daring/online.
“Perhatikan juga support system dari nakes. Harus dijaga manajemen laktasi untuk mereka, dengan membuat modul pelatihan untuk pandemik,” ujar Ray yang sempat menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Sam Ratulangi Manado itu.
Pemerintah Indonesia sendiri selama ini sudah mengeluarkan Peraturan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Kesehatan untuk mempromosikan dan melindungi ibu bekerja untuk menyusui dan memompa ASI di tempat kerja.(*)