"Ini hanya bentuk usulan dari kami kepada atasan, dan bukan bentuk keberatan," terangnya.
"Kami nota ini kami kirim ke Wali Kota Solo, dan Komisi I adalah tembusan sebagai partner kerja kami," tuturnya.
Tak Komunikasi dengan ASN
Anggota DPRD Solo menyoroti pemotongan tunjangan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS/ASN.
Ketua Komisi I DRPD Solo, Suharsono, menyampaikan bahwa pemotongan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan PNS.
"Usulan itu datang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan itu tidak pernah dikomunikasikan kepada ASN," katanya kepada TribunSolo.com, Kamis (26/8/2021).
Politisi PDIP tersebut menyayangkan ketiadaan komunikasi antara atasan dan bawahan di lingkup Pemerintahan Kota Solo.
"Padahal bila dikomunikasikan para perangkat organisasi perangkat daerah sanggup untuk memotong anggaran harian tanpa harus memotong TPP," jelasnya.
"Semisal TPP para perangkat OPD di Kecamatan Banjarsari ada Rp 440 juta, di sana mereka sanggup menggeser semua anggaran yang dinilai tak berfungsi untuk menggenapi jumlah tersebut," ungkapnya.
Pemotongan TPP ini akan dilakukan dimulai depan yaitu September hingga penghujung 2021.