Gridhot.ID - Pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non Guru 2021 dibagi menjadi dua tahap.
Berpedoman pada Surat Kepala BKN No:12515/B-KS.04.01/SD/K/2021, hasil SKD Tahap I akan diumumkan, Jumat (29/10/2021).
Sementara untuk pengumuman hasil SKD CPNS Tahap II akan diumumkan pada 13-14 November 2021.
"Sebanyak 166 (instansi akan mengumumkan hasil) tahap pertama. Sisanya tahap kedua," ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama saat dihubungi Kompas.com, Minggu (24/10/2021).
Para peserta CPNS dan PPPK Non Guru dapat mengecek hasil seleksi secara online di laman SSCASN.
Mengutip artikel Tribunnews.com, berikut cara mengecek pengumuman hasil SKD CPNS 2021.
- Buka laman sscasn.bkn.go.id
- Selanjutnya pilih menu "layanan Informasi"
- Lalu klik Hasil SKD CPNS
- Informasi hasil SKD CPNS akan ditampilkan oleh sistem
Setelah pengumuman SKD, akan dilakukan pemilihan lokasi ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) yang dijadwalkan pada 31 Oktober-1 November 2021.
Kuota peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah sebanyak 3 kali dari jumlah setiap formasi yang dibutuhkan.
Setiap peserta SKB akan dihadapkan pada jenis soal yang berbeda sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.
Adapun pelaksanaan SKB tahap pertama dijadwalkan mulai tanggal 15-28 November 2021.
Sedangkan untuk pelaksanaan SKB CPNS 2021 tahap II dimulai pada 27 November-18 Desember 2021.
Meski tes SKB akan dilaksanakan beberapa minggu lagi, mempelajari soal SKB adalah hal yang penting.
Berikut ini adalah 10 contoh soal seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk Kota/Kabupaten.
1. Salah satu Undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang- Undang Nomor...Tahun 2004.
A. 20B. 21C. 32D. 23
Jawaban: C
2. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah...
A. Peduli terhadap warga lainB. Mendekati warga lainC. Memanfaatkan potensi warga lainD. Memenuhi keinginan warga lain
Jawaban: A
3. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik...
A. Tingginya peran serta masyarakatB. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)C. Banyaknya demonstrasiD. Penyalahgunaan wewenang oleh warga
Jawaban: B
4. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model…
A. AgensiB. InteraksiC. Otonomi relatifD. Partnership
Jawaban: D
5. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan...
A. Penerimaan daerahB. Pendapatan daerahC. Pembiayaan daerahD. Pembelanjaan daerah
Jawaban: C
6. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah...
A. Sumber daya alam yang melimpahB. Keterampilan para pengusaha menghadapi persainganC. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakatD. Kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan
Jawaban: C
7. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain...
A. Membantu perkreditanB. Memberikan penyuluhanC. Menata lingkunganD. Mengurus fakir miskin
Jawaban: B
8. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan unruk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode...
A. MonopoliB. MandiriC. TerpaduD. Kontrak
Jawaban: D
9. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain...
A. Kesenjangan pemerintah dan masyarakatB. Keterampilan birokratC. Kepekaan birokratD. Keterbukaan pemerintah
Jawaban: D
10. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsionalB. Desentralisasi jabatanC. Desentralisasi kenegaraanD. Desentralisasi teritorial
Jawaban: C
(*)