"Tinggal kemudian mendiskusikan dukungan anggaran saja dengan Kementerian Pertahanan dan DPR agar misi-misi tersebut dapat dijalankan secara optimal di Tahun Anggaran 2022, mengingat pergantian Panglima dilakukan di akhir tahun ketika semua rencana kegiatan dan anggaran telah disepakati," kata dia.
Namun demikian, Fahmi mengingatkan bahwa transformasi menjadi kekuatan pertahanan yang efektif, profesional dan disegani jelas bukan kerja satu malam.
Menurutnya, hal tersebut adalah agenda berkelanjutan yang harus dijalankan oleh siapapun Panglima TNI, tahun demi tahun.
"Mengapa? Karena kekuatan pertahanan itu sifatnya dinamis dan harus responsif terhadap setiap potensi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam," kata dia.
Dalam hal ini, lanjut Fahmi, semua upaya itu harus selalu selaras dan merupakan implementasi dari visi-misi presiden, kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertahanan, rencana strategis yang mengacu pada pencapaian kekuatan pokok minimum maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan.
Untuk itu, kata dia, Andika bisa memulai dari poin pertama, yaitu memperkuat pelaksanaan implementasi tugas-tugas kemiliteran dan pertahanan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku.
Upaya peningkatan kesadaran hukum prajurit, pemutakhiran peraturan dan petunjuk di lingkungan TNI maupun peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas TNI, kata dia, merupakan hal-hal yang paling dinantikan wujud gebrakannya oleh publik.