Jika dialog hanya dilakukan demi kepentingan poros Jakarta-Papua, maka sebaiknya perang dilanjutkan dan dialog diabaikan.
Akan tetapi, kata Magayogi, apabila dialog itu demi mewujudkan target perjuangan Papua, maka itu diterima dengan hati gembira.
Syarat lainnya, tandas Damianus Magayogi, adalah yang memfasilitasi dialog tersebut bukan Indonesia atau Papua tetapi PBB.
Peran PBB sangat penting, karena hanya PBB yang menentukan sah tidaknya perjuangan TPNPB-OPM selama ini.
Selain PBB, tandas Damianus Magayogi, harus diundang pula negara lain sebagai saksi atas dialog tersebut.
Lantas, apakah Presiden Jokowi menyetujui semua syarat yang dipatok panglima tertinggi TPNPB-OPM?
Apakah Damianus Magayogi juga setuju usulan Presiden Jokowi jika menawarkan cara lain dalam menyelesaikan masalah Papua?
Sebagai sosok yang dikenal sangat dekat dengan rakyat, Presiden Jokowi tentu lebih memikirkan nasib rakyat Papua ketimbang hal yang lain.
Apalagi pendekatan pembangunan daerah itu, juga sedang dilakukan Presiden Jokowi walau mendapatkan perlawanan dari kalangan tertentu di Papua.
Akan tetapi apakah TPNPB-OPB juga searah dengan konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini?
Jikalau yang dipikirkan hanyalah Papua merdeka, maka apa pun tawaran pembangunan yang disuguhkan, sulit rasanya diapresiasi oleh Papua.