Find Us On Social Media :

Koar-koar Punya Kekuatan yang Cukup Banyak, KKB Papua Akui 6 Batalyon Siap Bentuk Formasi Serang TNI Polri: Kita Akan Perang

Ilustrasi KKB Papua. Aksi mereka mendapat dukungan Pejabat Vanuatu.

GridHot.ID - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) atau Kelompok Kriminalitas Bersenjata ( KKB Papua ) menolak pemberlakukan Otonomi khusus ( Otsus ) dan Daerah Otonomi Baru ( DOB ).

Diberitakan Pos-kupang.com, wacana pembentukan DOB ternyata diikuti KKB Papua. Organisasi separatis pimpinan Egianus Kogoya menyatakan menolak DOB.

Pernyataan tersebut disampaikan Panglima KKB Papua Egianus Kogoya dan TPNPB OPM Kodap III Ndugama melalui pesan video yang diunggah akun Rimbah Hutan 61.

Apabila dipaksakan maka Egianus Kogoya dengan KKB Papua tidak segan-segan mengincar pejabat yang mendukung DOB.

Sementara itu, dilansir dari tribunpalu.com, KKB Papua kembali menyampaikan pesan bernada tantangan kepada prajurit TNI-Polri.

Kali ini, tantangan berperang disampaikan KKB Papua sebagai wujud penolakan Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru atau DOB.

Tantangan KKB Papua tersebut datang dari Kodap XI Odiyai Dogiyai dan Kodap XXXI Noukai Deiyai.

Video berdurasi 33 detik berisi pernyataan sikap Kodap XI Odiyai Dogiyai diunggah akun Twiter @GooKoteka pada 7 Juli 2022.

Sedangkan video Kodap XXXI Noukai Deiyai diposting akun @KejoraMerdeka pada 8 Juli 2022. KejoraMerdeka me-retweeted status @BungHergix.

Baca Juga: Rp 200 Ribu Per Butirnya, KKB Papua Beli Amunisi dengan Total Harga 123 Juta, Begini Cara ASN dan Oknum TNI Pengkhianat Negara Kerjasama Pasok Senjata

"Kami dengan tegas menyatakan menolak segala bentuk tawaran Jakarta untuk Papua," kata Panglima Kodap XI Odiyai Dogiyai Yonatan Pigai.

"Kami bangsa Papua tidak minta Otsus dan DOB. Tapi kami minta hanya satu, yaitu Papua merdeka," tegasnya.

Pada akhir pernyataan sikap, mereka meneriakan yel-yel, dipandu Yonatan Pigai.

"Papua.....," sebut Yonatan Pigai.

"Merdeka...," teriak prajuritnya sembari mengepalkan jari tangan.

Yel-yel tersebut dibuat sebanyak tiga kali.

Saat menyampaikan pernyataan sikap, Yonatan Pigai bersama prajuritnya berdiri membentuk formasi garis lurus.

Mereka mengenaikan celana dan baju loreng, mirip tentara. Beberapa orang prajurit mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Penyampaikan pernyataan sikap seusai upaya peringatan HUT ke-51 Proklamasi di Markas Kodap XI Odiyai Dogiyai, Jumat 1 Juli 2022.

Baca Juga: Sekongkol dengan 2 Oknum TNI, Terungkap Harga per Butir Peluru yang Dibeli KKB Papua dari ASN Nduga, Ini Sosok 4 Pelaku Penjual Amunisi yang Diciduk Aparat

"Sikap saya sebagai panglima tertinggi di Kodap XI Odiyai Dogiyai dengan tegas menolak segala bentuk tawaran dari Jakarta untuk Papua seperti Otonomi khusus dan pemekaran Daerah Otonom Baru," tandasnya.

Yonatan Pigai mengancam Jakarta dan pejabat pemerintah di Papua yang mendukung Otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru.

"Apabila kehendak Jakarta terus memaksa orang Papua ikuti kemauan Jakarta, maka kami akan melakukan perlawanan terhadap TNI Polri," ancam Yonatan Pigai.

"Kalau hal itu terjadi maka kita akan perang di waktu tertentu. Saya punya kekuatan juga sudah cukup banyak, ada 6 batalyon di Kodap XI Odiyai Dogiyai," sebutnya.

Enam batalyon Kodap XI Odiyai Dogiyai, yaitu :

Terpisah, Kodap XXXI Noukai Deiya juga menolak Otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru.

Panglima Kodap XXXI Noukai Deiyai Jhon Badii mengatakan, Otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru buatan dari kolonialisme Indonesia.

"Sebagai solusi demokratis adalah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat," kata Jhon Badii.

Baca Juga: 2 Oknum TNI Diduga Jadi Dalangnya, Polda Papua Kini Selidiki Sumber Dana Pembelian 615 Butir Peluru untuk KKB Papua Pimpinan Egianus Kogoya

Ia menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, dengan tegas menolak DOB.

Kedua, menolak pemekaran provinsi di Papua.

Ketiga, menolak pembangunan PLTA di Kabupaten Daiya.

Keempat, memperingati pejabat pemerintah daerah termasuk gubernur yang mendukung Otonomi khusus dan DOB.

Kelima, warga non Papua segera tinggalkan Papua Barat. (*)