Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Harga minyak sawit mentah Malaysia akan tetap lemah untuk sebagian besar kuartal ketiga tahun ini, kata menteri komoditas Malaysia, Senin (25/7).
Ini terjadi setelah produsen saingannya, Indonesia, menghapus pungutan ekspornya.
Patokan harga minyak sawit mentah Malaysia menguat ke level rekor awal tahun ini karena invasi Rusia ke Ukraina.
Dilansir dari Intisari pada 26 Juli 2022, sementara larangan ekspor sementara oleh Indonesia memperketat pasokan minyak nabati global.
"Ini tidak dapat dihindari mengingat persaingan yang lebih ketat dari Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia," kata Zuraida Kamaruddin dalam sebuah pernyataan.
"Dalam upayanya untuk mengeluarkan sebanyak mungkin kelebihan minyak sawit dari stok yang ada," tambahnya.
Tetapi harga jatuh ke level terendah dalam satu tahun dalam beberapa pekan terakhir karena Indonesia membalikkan keputusan sebelumnya untuk membatasi ekspor.
Indonesia bulan ini menghapus pungutan ekspor untuk semua produk minyak sawit hingga 31 Agustus.
Menyusul serangkaian upaya untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi persediaan yang tinggi, dan juga mempertimbangkan untuk menghapus aturan penjualan domestik untuk eksportir.
Akibatnya, harga rata-rata minyak sawit mentah untuk kuartal ketiga diproyeksikan berkisar antara 4.800 ringgit dan 5.200 ringgit per ton.
Ini juga terbebani oleh produksi yang lebih baik di Malaysia, kata Zuraida Kamaruddin.
Harga diperkirakan akan naik menjadi 5.000-5.500 ringgit per ton pada kuartal keempat.
Dengan dimulainya kembali pungutan ekspor di Indonesia dan penurunan produksi yang diperkirakan, tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya harga minyak kelapa sawit diatur oleh Malaysia, hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
Dikutip dari TribunBatam pada 26 Juli 2022, senada dengan hal tersebut, Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob sebelumnya mengumumkan jika pemerintah akan mempertahankan subsidi 4 miliar Ringgit atau setara dengan Rp 13,46 triliun untuk minyak goreng dalam paket satu kilogram yang dialokasikan untuk 2022.
Uang yang digelontorkan pemerintah Malaysia itu untuk menutupi biaya subsidi bahan baku pembuatan minyak goreng.
Pemerintah Malaysia mengaudit seluruh perusahaan yang memiliki izin produksi paket minyak goreng bersubsidi.
Tujuannya agar tak ada penyelundupan minyak goreng ke Indonesia, termasuk Thailand.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Khusus Jihad Melawan Inflasi Annuar Musa mengatakan, audit yang dilakukan berupa pemeriksaan jumlah produksi bahan baku dan menganalisis apakah metode yang digunakan saat ini perlu ditingkatkan atau diubah.
"Saya di sini ingin menekankan bahwa jika seluruh pihak tidak kooperatif dan (kami) menemukan bahwa mereka masih menyelundupkan minyak goreng bersubsidi, maka kami tidak punya pilihan selain mengubah seluruh sistem," kata Annuar, seperti dikutip dari Antara, Senin (25/7/2022).
Annuar yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia itu menyebut, pemerintah Malaysia saat ini belum mengubah sistem subsidi minyak goreng. Karena akan melakukan investigasi terlebih dulu.
"Jika memungkinkan, kami tidak ingin membuat mereka yang ingin berinvestasi merasa tidak nyaman menyiapkan pabrik-pabrik karena mereka sudah memiliki jaringan sendiri dan seterusnya," ujarnya.
Annuar menegaskan, pemerintah Malaysia tidak akan mengizinkan sistem yang terlalu longgar dan dapat menyebabkan sejumlah kebocoran. Jika itu terjadi, masyarakat menjadi pihak yang akan menderita.
"Pemerintah mengeluarkan 4 miliar ringgit Malaysia (setara Rp13,46 triliun) untuk menutupi biaya subsidi bahan baku. Jadi jika 4 miliar itu lari ke Thailand atau Indonesia, itu tak bisa kami terima karena uang rakyat harus bisa sampai ke masyarakat," tutur Annuar.
(*)