“Sementara Hindia-Belanda itu dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk itu, kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kita adalah bagian dari Republik Indonesia,” tekannya.
Atas alasan itu, dia mengajak para simpatisan OPM untuk bangun dari tidur dan sadar bahwa cita-cita pembentukan negara Papua adalah tipu daya Belanda.
“Jadi untuk saya, bendera itu kenangan lama. Kenang-kenangan yang Belanda menipukan kita bahwa kita akan menjadi satu negara sendiri di luar dari Republik Indonesia,” tandasnya.
Tuding Veronica Koman Provokator
Setelah tahu dan sadar akan sejarah ini, Nicholas Messet akhirnya sangat mencintai NKRI dan menegaskan bahwa Papua bagian dari NKRI.
Tokoh-tokoh yang berusaha dan mendukung kemudian dianggapnya sebagai provokator.
Salah satu contoh sikap Nicholas Messet adalah ketika Veronica Koman, seorang tokoh yang menyebut diri pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) memproklamirkan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pihak Indonesia di Papua.
Seperti dilansir Antara, Nicholas Messet akhirnya mencap Veronica Koman sebagai provokator di Papua.
Menurut Nicholas, Veronica Koman sama sekali tidak punya hak untuk bicara masalah Papua, terlebih ia dalam situasi pelarian ke Australia.
"Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator,” ujar Nicholas Messet, dalam acara webinar “Memahami Papua, serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik" sebagaimana dilansir Antara.
Karena itu, Nicholas Messet mengimbau berbagai pihak untuk untuk memprovokasi masalah Papua sebab saat ini Pemerintah Republik Indonesia sangat intens membangun Papua.
“Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap, Anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri,” ujar Nick Messet.
Menurut Nick Messet, masih ada kelompok kriminal di Papua, tetapi eksistensinya sudah semakin melemah yaitu OPM tersebar dalam empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan Presiden Victor Yeimo.
Kemudian, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak, dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dengan Presiden Forkorus Yaboisembut.
“Sekarang dengan pendekatan antropologi budaya yang dilakukan pemerintah pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan,” kata Nicholas Messet.
(*)