"Saya memahami dan Timsus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu dibentuk kami memahami seolah-olah Timsus tidak bergerak, kami memahami itu," kata Agung.
"Karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri itu tadi memang benar,
"kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil," ujarnya.
Menurut Agung, Timsus Polri selama ini terus bergerak menelusuri apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir J.
Namun, pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak profesional menjadi kendala dalam upaya tersebut.
Kemudian, angin segar datang ketika Timsus Polri akhirnya mendapatkan informasi mengenai CCTV di lokasi kejadian dari Baintelkam Polri.
"Selama 1 minggu kami bergerak mendalami kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personel yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya," ungkap Agung.
Diketahui bahwa dengan adanya informasi itulah, Itwasum kemudian bergerak membuat surat perintah gabungan untuk memeriksa 56 personel Polri yang diduga menghambat penyidikan kasus tewasnya Brigadir J.
"Oleh karena itu Itwasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan DivPropam Polri dan Bareskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personel Polri," katanya.
Hasil dari pemeriksaan terhadap 56 polisi itu, 31 di antaranya diduga melanggar Kode Etik Profesional Polri.
Jumlah tersebut bertambah dari yang awalnya terungkap ada 25 personel yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri, termasuk Irjen Ferdy Sambo.