Karenanya perlu dilakukan perubahan skema agar kewajiban tersebut terkontrol.
Skema fully funded yang diusulkan untuk dapat diterapkan," lanjut dia. Sayangnya, kata dia, usulan Kemenkeu tersebut tidak dicerna substansinya, terlanjur diprotes oleh segelintir pihak.
"Usulan ini tidak dicerna substansinya, kadung dinyinyirin sepihak karena ada yang seolah merasa paling berhak, sudah mengiur. Lupa kalau itu manfaat yang dibayarkan sekaligus. Lha tiap bulan dapat uang pensiun kan? Mari bersyukur, tak perlu tersulut emosi. Justru dukung perbaikan," ungkap Yustinus.
Yustinus bilang, padahal skema fully funded ini telah direstui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan skema ini katanya juga akan mendukung belanja negara tepat sasaran.
"Maka Menkeu mengusulkan perubahan skema ke fully funded agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti membawa manfaat win win. Hal ini juga mendapat dukungan BPK. Kita ingin pemerintah yang mendukung rakyat, dan melalui APBN belanja yang tepat sasaran terus dilakukan," kata dia.
Kementerian Keuangan mencatat pensiunan PNS/ASN memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani Indrawati ingin skema pensiunan segera diubah.
"Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI dikutip pada Jumat (26/8/2022).
Saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.
Begitu pula dengan TNI dan Polri yang menggunakan skema sama namun dikelola oleh PT Asabri.