Find Us On Social Media :

Lakukan Pencocokan Data Video Beredar di Teluk Bintuni, Polda Papua Barat Sebut Berhasil Kantongi Identitas 11 Anggota KKB Papua Pelaku Pembantaian, Kombes Pol Novia Sebut Mereka Diakomodir Sosok Ini

Tim gabungan TNI-Polri melakukan evakuasi korban penyerangan TPNPB Kodap IV Wilayah Sorong Raya, Jumat (30/9/2022). Polda Papua Barat telah berhasil mengidentifikasi pelaku penyerangan pekerja jalan Trans Papua Barat (Bintuni Maybrat) pada Kamis (29/9/2022).

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID - Dirkrimum Polda Papua Barat telah berhasil mengidentifikasi pelaku penyerangan pekerja jalan Trans Papua Barat (Bintuni Maybrat) oleh KKB Papua pada Kamis (29/9/2022).

Sebelumnya sebanyak 14 pekerja Jalan Trans Papua Barat (Bintuni Maybrat) diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB Papua), dan menewaskan 4 korban.

Kombes Pol Novia Jaya mengungkap pelaku penyerangan para pekerja jalan Trans Papua Barat (Bintuni Maybrat) oleh KKB Papua, mempunyai hubungan dengan kasus pembantaian di Kisor, Kabupaten Maybrat.

Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunPapuaBarat, 6 Oktober 2022, hal ini terungkap saat pihaknya melakukan pencocokan data dari video yang beredar di Teluk Bintuni.

"Sudah ada sekira 11 pelaku penyerangan pekerja sudah teridentifikasi," ujar Novia, kepada sejumlah wartawan, Rabu (5/10/2022).

"Kita sudah identifikasi 11 pelaku, di antara mereka ini ada yang masuk jadi DPO Kisor Maybrat," ungkapnya.

Mereka ini diakomodir oleh seorang pelaku dengan inisial MF.

"Pastinya dalam waktu dekat kita akan keluarkan daftar pencarian orang (DPO)," jelas Novia.

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Pos-Kupang, 7 Oktober 2022, diberitakan sehari setelahnya, pasca penyerangan 14 pekerja jalan trans Bintuni-Maybrat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua memeriksa Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw.

Baca Juga: 6 Cara Ini Wajib Anda Lakukan Agar Asam Lambung Tak Kambuh di Sela-sela Aktivitas, Sangat Mudah dan Tak Butuh Modal

Namun, keterangan Bupati Teluk Bintuni dalam pemeriksaan itu dirasakan aneh karena dia tidak tahu kalau dalam wilayahnya ada proyek pengerjaan jalan.

Untuk diketahui pada Kamis 29 September 2022, Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) menyerang 14 pekerja jalan trans Bintuni - Maybrat.

Akibatnya, empat orang tewas, sedangkan sisanya selamat dengan luka-luka.

Tindakan itu telah menuai kutukan dari warga dan pejabat pemerintah setempat.

Mereka menilai tindakan tersebut menghambat pembangunan di wilayah Papua Barat.

Komnas HAM Papua dan Papua Barat bekerja cepat guna mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut.

Aparat kepolisian juga demikian. Sebanyak 12 orang KKB telah diidentifikasi oleh Polda Papua Barat, dan telah dirilis sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Berikut ini nama-nama DPO yang melakukan aksi pembantaian di Teluk Bintuni yakni, Martinus Aisnak, Frangky Muuk, Tom Aimau, Manfret Fatem, Manuel Aimau.

Selanjutnya, Sutiawan Orocomna, Barnabas Muuk, Matias Aisasior, Marthen Aikingging, Willy Sakof, dan Thomas Muuk.

Baca Juga: Bisa Jadi Kabar Bahagia Maupun Mengecewakan, Simak Arti Kedutan di Ekor Mata Kiri Menurut Primbon Jawa

Sementara, seorang DPO yang masih di bawah umur lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya.

Kali ini, Komnas HAM pun memeriksa Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa hal yang aneh.

"Kami sudah periksa namun kok sekelas Bupati dia tidak tahu ada proyek di wilayah itu," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Kamis 6 Oktober 2022.

Frits mengaku, selama ini pihaknya tidak mengetahui keberadaan kelompok sipil bersenjata di Bintuni.

"Sayangnya proyek besar sedang dilaksanakan di situ kok sampai mereka dibantai bupati tidak tahu," tuturnya.

Menurutnya, ketidaktahuan Bupati Bintuni merupakan sebuah ironi. "Kami minta agar bupati segera melakukan evaluasi standar teknis terkait pekerjaan di sana," jelas Frits.

Harusnya, ada koordinasi yang dilakukan secara intensif oleh Dinas PU baik di kabupaten maupun provinsi.

Ia berujar, pihaknya mengajukan pertanyaan yang harus diklarifikasi kepada Bupati Bintuni.

Hanya saja, bupati justru tidak mengetahui pekerjaan jalan, jumlah anggaran, hingga perusahaan yang ikut tender pun tak diketahui.

Baca Juga: Aa Gym Bagikan Bacaan Doa Pembuka Pintu Rezeki, 6 Amalan Ini Bisa Jadi Pelengkap Agar Kehidupan Lebih Lancar

Menurutnya, semua ini akan jadi catatan dan nantinya dirangkum untuk selanjutnya dibuat langkah lebih lanjut.

Bupati Manokwari kecam KKB

Sebelumnya, Bupati Manokwari Hermus Indou mengecam keras Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) yang membantai hingga tewas empat pekerja jalan trans Bintuni-Maybrat, Provinsi Papua Barat, Kamis 29 September 2022.

Bupati Manokwari Hermus Indou menilai tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua membantai para pekerja jalan tersebut sebagai tindakan tidak beradab.

Dia meminta aparat TNI dan Polri untuk bertindak tegas dengan menangkap pelaku pembantaian yang merupakan anggota KKB Papua.

Hermus Indou menyampaikan duka cita kepada keluarga korban serangan KKB di perbatasan Bintuni-Maybrat tersebut.

"Kami mengecam dan mengutuk setiap tindakan yang tidak manusiawi dan sangat biadab, telah melanggar hak asasi manusia," kata Hermus Indou kepada awak media di ruang kerjanya, Senin 3 Oktober 2022.

Karena itu, Hermus Indou mendesak TNI dan Polri, khususnya Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat, untuk menindak tegas para pelaku.

Ia berharap para pelaku pembunuhan itu segera bisa ditangkap dan diproses hukum.

Baca Juga: Perang Rusia vs Ukraina Makin Suram untuk Putin, Prajurit Militer Sampai Mata-mata Ahlinya Hampir Habis Tak Tersisa

"Kiranya Tuhan senantiasa berikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan kepada keluarga korban, menerima kejadian ini dengan ikhlas," kata Hermus Indou.

Indou mengimbau kepada seluruh warga kota Manokwari untuk tetap waspada dan melakukan deteksi dini di lingkungan sekitar terhadap orang baru.

"Ada orang yang hendak masuk, menyusup dan mempropaganda," katanya.

Menurutnya, warga mesti mewaspadai individu atau kelompok yang hendak membuat konflik di masyarakat.

(*)