Kami, anggota parlemen, organisasi lingkungan, akademisi, dan lainnya mengakui pentingnya melindungi salah satu hutan hujan terbesar dan paling beragam di dunia: Papua Barat .
Untuk mengatasi darurat iklim, kita harus mendukung solusi yang datang dari masyarakat adat di Papua Barat .
Saat ini, pertambangan emas dan tembaga, ekstraksi minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit dan proyek pembangunan jalan raya, yang dipromosikan dan diizinkan di bawah pemerintahan kolonial Indonesia, menghancurkan lingkungan alam Papua Barat dan berkontribusi terhadap keruntuhan iklim global.
Orang Papua Barat membayangkan Negara Hijau baru berdasarkan perlindungan lingkungan dan sosial, pengelolaan lingkungan adat dan penghormatan terhadap alam.
Tatanan sosial baru ini akan memulihkan dan melindungi lingkungan, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalam dan di antara manusia dan lingkungan.
Orang Papua Barat bermaksud untuk mengelola hutan hujan New Guinea dan keanekaragaman hayatinya secara berkelanjutan untuk kebaikan komunitas global.
Kami memberikan dukungan sepenuh hati kami untuk hak penentuan nasib sendiri orang Papua Barat dan langkah mereka untuk menciptakan Negara Hijau pertama di bumi.
Pengacara :
(Internasional, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan/Iklim) yakni: Jennifer Robinson, Human rights lawyer and ILWP Co-founder; Farhana Yamin, Climate Lawyer, Visiting Professor, UAL; Harpreet Kaur Paul, Human rights lawyer and activist; Paul Powlesland, Barrister, Garden Court Chambers; Matthew Happold, Barrister and Professor of Public International Law; Elizabeth Evatt AC, Lawyer and Chief Justice (retired) dan Fadjar Schouten-Korwa, Human Rights Lawyer.
Akademisi :
Adapun akademisi yang ikut menandatangani surat dimaksud, yakni Professor Charles Foster, University of Oxford; Professor Keith Hyams, University of Warwick; Dr Siobhan McDonnell, Australian National University; Dr James Elmslie, West Papua Project, University of Wollongong; Dr Cammi Webb-Gannon, University of Wollongong; Dr Lisa Tilley, SOAS University of London; Dr Will Lock, University of Sussex; Associate Professor Katerina Teaiwa, Australian National University; dan Associate Professor Rebecca Monson, Australian National University.
(*)