Find Us On Social Media :

KKB Papua Ancam Menembak Mati, Paulus Waterpauw Justru Marah Besar Karena Hal Ini: Kalau Mau Makan Bilang! Ini Tindakan Dikutuk Tuhan

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mendapat ancaman dari KKB Papua.

Bagi seluruh warga di Papua Barat, tidak boleh ada yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan.

Baca Juga: KKB Papua Angkat Kaki, Warga Kiwirok Pegunungan Bintang Akhirnya Bisa Pulang ke Rumah Usai 14 Bulan Mengungsi, TNI Polri Bakal Jamin Keamanan Sampai Bantu Bangun Desa

"Kalau kalian mau makan, bilang sama kita. Jangan kalian lakukan kekerasan apalagi kepada saudara-saudara kita yang tidak berdosa," tegasnya.

"Dibantai pula mereka (pekerja jalan). Ini tindakan yang dikutuk tidak saja oleh manusia tetapi juga oleh Tugan. Tuhan kutuk mereka itu," tandasnya penuh amarah.

"Setiap darah menetes pasti dia akan menuntut kita suatu saat nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Paulus Waterpaw mendapat ancaman dari KKB Papua kepada mantan Kapolda Papua itu yang diunggah melalui media sosial dan kini menjadi kabar viral di jagat maya.

Mengutip Pos-Kupang.com, ancaman KKB Papua itu adalah menembak mati Paulus Waterpauw lantaran disebut telah menghabisi anggota KKB yang disebut sebagai pejuang Papua merdeka.

"Dua orang ini dibunuh Paulus Waterpauw selama menjabat sebagai Kapolda Papua. Ini baru dua kasus yang dia lakukan," kata seorang pria saat membacakan pernyataan sikap KKB Papua Kodap IV Sorong Raya, Papua Barat.

Baca Juga: Paras Cantiknya 11-12 dengan Erina Gudono, Inilah Sosok Shania Gudono Adik Ipar Kaesang Pangarep, Sudah Geluti Bisnis di Usia Muda

Pernyataan sikap itu dibuat di Markas KKB Sarukun, tertanggal 11 Juli 2022 oleh Bayeryansen Koju Komandan Operasi, Brigjen Deni Mos sebagai Panglima Daerah, Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum se-Tanah Papua, dan Goliat Tabuni sebagai Panglima Tinggi.

Disebutkan bahwa tak hanya Paulus yang menjadi target KKB Papua, tapi juga para pejabat lain yang diketahui mendorong pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua.

Pembentukan daerah otonom baru tersebut, katanya, merupakan rencana pemerintah pusat untuk memperbanyak dan atau mempertebal jumlah prajurit TNI Polri di Papua.