Find Us On Social Media :

Isu Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Makin Santer Terdengar, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Berpotensi Gantikan Posisi Prabowo hingga Mahfud MD, Pengamat Politik Berikan Tanggapan Begini

Dari kiri ke kanan, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menko Polhukam Mahfud MD

Di sisi lain, tiga menteri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) disebut menjadi kandidat terkuat menteri yang akan didepak oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jika reshuffle kabinet benar-benar terjadi.

Jokowi sendiri tidak menutup kemungkinan reshuffle kabinet akan terjadi.

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Tribunnews, 26 Desember 2022, menanggapi wacana reshuffle ini, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga meyakini reshuffle ini jika benar terjadi maka hanya ingin mengusir Partai NasDem dari pemerintahan.

Jamiluddin tidak melihat adanya kisruh politik dan penurunan kinerja kabinet.

"Jadi, tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet. Karena itu, bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem," ujar Jamiluddin, Senin (26/12/2022).

"Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan," tandasnya.

PDIP sendiri telah terang-terangan menilai ada dua menteri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang pantas untuk dievaluasi kinerjanya.

Jokowi telah menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada reshuffle kabinet.

Baca Juga: Senin Kliwon yang Dinaungi Satria Wirang Salah Satunya, Simak 3 Weton yang Dilindungi Khodam Indraprasta yang Punya Kekayaan Tiada Habis

Info terbaru, Jokowi pada Senin (26/12/2022) memberikan jawaban abu-abu terkait reshuffle kabinet.

Jawaban abu-abu ini diberikan oleh Jokowi ketika memberikan keterangan pers seusai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta.

Awalnya ada seorang wartawan yang menanyakan Jokowi soal statement dari PDIP terkait kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang disebut perlu dievaluasi.