Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengancam kejar dan tangkap anggota TPNPB pasca organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap IV Sorong Raya itu mengklaim telah menguasai Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
"Saya akan kejar dan tangkap mereka (TPNPB) karena semua itu adalah pelaku kejahatan," kata Daniel.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Pos-Kupang, 27 Desember 2022, Daniel menuturkan, para gerilyawan TPNPB Kodap IV Sorong Raya yang dikomandoi Arnoldus Yancen Kocu telah menjadi buronan kasus pembantaian anggota TNI.
Hingga kini, Daniel mengaku wilayah Maybrat termasuk Kisor dan kampung lain tengah dalam kondisi aman.
"Semua wilayah di Maybrat termasuk Kisor dan kampung lainnya, sudah dalam kondisi aman," ujarnya.
Daniel menduga, Arnoldus dan temannya hanya turun ke kota untuk mengambil gambar sejenak.
"Kemungkinan mereka hanya turun untuk ambil gambar itu," katanya.
Pria asal Batak itu berjanji, siap menjamin keamanan di Maybrat bersama dengan Pangdam XVIII/Kasuari.
"Saya dan Pangdam siap menjamin keamanan di sana, dan tidak ada yang lain," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah gerilyawan TPNPB Kodap IV Sorong Raya mengklaim telah menduduki Distrik Kumerkek, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Kejadian itu mencuat melalui video berdurasi 3.24 menit, Minggu 25 Desember 2022.
Dalam video itu Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya Arnoldus Yancen Kocu mengaku telah menguasai Kumerkek.
"Kami sudah masuk di Kumerkek Ibukota Kabupaten Maybrat, kami siap perang," ujar Arnoldus, Minggu malam.
Tak hanya itu, Arnoldus menyatakan diri siap menolak agenda kemanusiaan yang dilakukan oleh Komnas HAM di Maybrat.
"Ketika mereka turun maka kami siap tembak mati," tegasnya.
Tanggapan Komnas HAM
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunPapuaBarat.com, Senin 26 Desember 2022, Komnas Papua dan Papua Barat bereaksi atas klaim sepihak TPNPB Kodap IV Sorong Raya atas Maybrat.
Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat, Frits Ramandey mengatakan, sebagai kelompok pejuang semestinya TPNPB mengedepankan pencapaian tujuan secara bermartabat.
"Mekanisme penyelesaian konflik yang diakui oleh PBB adalah dialog atau dikenal dengan perundingan," ujar Frits.
Olehnya itu, dialog atau perundingan ini merupakan satu-satunya cara yang diakui mekanisme PBB untuk penyelesaian termasuk tujuan politik.
"Komnas HAM berkepentingan untuk menghindari jatuhnya korban di Papua akibat kekerasan," tuturnya.
Mekanisme dialog yang ditempuh oleh Komnas HAM bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban dan mengakhiri kesengsaraan rakyat sipil.
"Olehnya itu Komnas HAM hanya menginisiasi untuk menghadirkan para pihak agar duduk berembuk," jelas Frits.
"Upaya ini juga telah mendapat atensi dari mekanisme Dewan HAM PBB."
"Saya punya keyakinan ini hanya soal komunikasi dan belum sampai kepada tuan Arnoldus Yancen Kocu dan lainnya," ucapnya.
Frits mengaku, sejumlah pimpinan gerakan telah memberikan dukungan terhadap upaya perundingan di Papua.
Oleh sebabnya, Frits meminta agar mekanisme ini harus ditangkap oleh Arnoldus Yancen Kocu dan kawan-kawan.
"Kalau mau berjuang untuk pembebasan orang Papua, maka mestinya dialog menjadi momentumnya," imbuhnya.
Menurutnya, ancam mengancam bukan merupakan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah di Papua.
"Saya punya keyakinan Tuan Arnoldus Yancen Kocu dan teman-teman hanya belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang dialog kemanusiaan," kata Frits.
Frits berharap, United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP sebagai organisasi induk harus menjelaskan kepada mereka terkait dialog kemanusiaan.
"Saya pikir ancaman itu tidak terlalu penting, mestinya Arnoldus Yancen Kocu dan teman-teman menjadikan momentum sebagai perbaikan," jelasnya.
"Saya sudah sampai di semua tempat di sana, perjuangan Tuan Arnoldus dan teman-teman untuk kesejahteraan rakyat juga," pungkasnya.
Ancaman TPNPB
Sebelumnya, sejumlah gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Kodap IV Sorong Raya mengklaim telah menduduki Distrik Kumerkek, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunPapuaBarat.com, kejadian itu mencuat melalui video berdurasi 3.24 menit, Minggu 25 Desember 2022.
Dalam video itu Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya Arnoldus Yancen Kocu mengaku telah menguasai Kumerkek.
"Kami sudah masuk di Kumerkek Ibukota Kabupaten Maybrat, kami siap perang," ujar Arnoldus, Minggu malam.
Tak hanya itu, Arnoldus menyatakan diri siap menolak agenda kemanusiaan yang dilakukan oleh Komnas HAM di Maybrat.
"Ketika mereka turun maka kami siap tembak mati," tegasnya.
Pengungsi Maybrat
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga meminta kepada para pengungsi Maybrat agar kembali ke kampung halaman di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
"Seluruh personel kita dari TNI-Polri sudah saya tempatkan di sana," ujar Daniel, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa 27 Desember 2022.
Pihaknya mengaku telah menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung pemulangan para pengungsi ke Maybrat.
"Kita dan pemerintah daerah mendukung semua untuk bisa kembali ke kampung halaman," tuturnya.
Daniel mengaku, untuk pengungsi yang sudah lebih dulu kembali hingga kini aktivitasnya selalu ditopang oleh petugas.
"Yang kembali sekarang mereka merasa selalu ditopang dan didukung baik dari segi keamanan bahkan kebutuhan lainnya," ucap Daniel.
"Untuk titik yang kami siagakan kurang lebih enam lokasi," katanya.
Pria asal Batak itu mengakui, masih ada beberapa warga sipil di sejumlah distrik pun belum kembali ke Maybrat.
"Mungkin karena mereka di lokasi pengungsi lagi punya aktivitas lain, sehingga kami harapkan saudara-saudara kita ini bisa segera kembali," pungkasnya.
Respons Pemerintah
Sebelumnya Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, saat ditemui di Mapolda Papua Barat, mengakui masih masih ada pengungsi Maybrat yang belum kembali ke kampung halamannya.
"Saya dengar laporan ada upaya pengembalian pengungsi ke kampung masing-masing," ujar Waterpauw, kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat 23 Desember 2022.
Hanya saja, butuh penyesuaian setelah para pengungsi meninggalkan kampung lantaran terjadi pembantaian di Kisor.
"Kalau perbaikan rumah-rumah warga yang mengungsi tentu akan kita perbaiki tetap itu tanggung jawab kami," tuturnya.
"Kita minta agar pengungsi agar kembali ke Maybrat."
Pasalnya, situasi Maybrat saat ini telah dikendalikan oleh seluruh jajaran aparat TNI-Polri di wilayah tersebut.
Waterpauw berharap, kelompok yang ingin mengganggu keamanan terbuka kepada pemerintah daerah.
"Jangan hanya karena urusan proyek, malah buat ulah dan mengorbankan orang lain seperti pekerja jalan," pungkasnya.
(*)