Gridhot.ID - KKB Papua di sepanjang tahun 2022 ini memang telah menebar teror di warga sekitar.
KKB Papua bahkan tak segan mengambil nyawa warga sipil dan menembaki aparat yang sedang berpatroli.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Laksamana Yudo Margono bahkan sudah langsung berusaha menangani KKB Papua di tengah tugas barunya sebagai Panglima TNI.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap lebih tegas dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap kali melakukan kekerasan di Papua.
Ma'ruf mengatakan, langkah tegas itu diperlukan meski pemerintah juga mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani dinamika yang terjadi di Papua.
"Karena banyaknya, masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi di dalam menghadapi (KKB)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Dikutip Gridhot dari Suyra, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan segera mengambil langkah pertamanya sebagai pimpinan tiga matra TNI.
Mantan KSAL itu mengatakan akan mengajak tiga kepala staf angkatan TNI untuk mengunjungi daerah rawan KKB Papua pada awal tahun 2023.
"Kesempatan pertama akan kami tinjau daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama tiga kepala staf angkatan," kata Yudo Margono usai Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, melansir dari ANTARA.
Tiga kepala staf angkatan itu, yakni Kasad Jenderal Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Yudo juga akan mengajak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain Papua, Yudo Margono juga akan mengunjungi Aceh dan Laut Natuna.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan diskusi dengan seluruh komandan satuan, pimpinan pemerintah daerah setempat, dan para pimpinan dari kepolisian.
"Saya ingin tahu, saya ingin masukan, dan tentunya masukan tersebut akan kami evaluasi.
Jika sudah baik, maka akan ditingkatkan, namun bila ada yang kurang akan dilengkapi dan dievaluasi," kata mantan Pangkogabwilhan I itu.
Yudo mengaku belum bisa merinci kebijakan apa yang akan diambil lantaran belum melihat secara langsung.
"Tanpa saya melihat langsung, tidak mungkin bisa merencanakan maupun menyampaikan rencana dengan berandai-andai.
Saya ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi terkini di seluruh daerah rawan tersebut," paparnya.
Dari kunjungan kerja awal tahun depan, Yudo ingin melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh para prajurit.
"Di Papua, Natuna, maupun daerah-daerah lain," tuturnya.
Khusus Natuna, kata dia, kemungkinan besar akan ada penambahan personel.
"Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, nggak perlu penambahan.
Mungkin Natuna yang akan ada penambahan," tuturnya.
Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh kebijakan Panglima TNI.
"Program-program yang sudah dirancang oleh Kasal sebelumnya bakal dilanjutkan.
Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri," kata Ali.
Ali menegaskan, akan menjaga netralitas seluruh personel TNI AL pada Pemilu 2024.
"Tetap menjaga soliditas dengan matra lain dan Polri serta menjaga netralitas TNI di pemilu yang akan datang," ucapnya.
(*)