Find Us On Social Media :

Bos KKB Papua Sesumbar Sebut Indonesia Munafik, Benny Wenda Malah Bawa-bawa Kudeta Myanmar Saat Singgung Jokowi, Kenapa?

Kolase foto Benny Wenda dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

"Bantuan kemanusiaan secara sistematis ditolak untuk 100.000 orang Papua Barat yang telah dipindahkan secara paksa oleh operasi militer Indonesia dalam empat tahun terakhir.

Hanya satu bulan sebelum Indonesia mendirikan kantor ini, militer mereka mengungsikan 100 warga sipil lainnya di Pulau Yapen.

Dan klaim apa pun yang menginginkan dialog semua pihak adalah lelucon yang kejam – saya telah menawarkan selama bertahun-tahun untuk duduk bersama Presiden Joko Widodo dan membahas resolusi damai untuk masalah West Papua, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan," sebut Benny Wenda .

Benny Wenda menerangkan, sejak kudeta 2021, junta Myanmar telah melakukan kampanye penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan kebrutalan yang meluas yang telah mengakibatkan kematian lebih dari 1.700 orang.

"Kita bersyukur bahwa Indonesia ingin menunjukkan solidaritas atas penderitaan rakyat Myanmar, namun kemunafikan mereka merusak perdamaian dan keadilan di mana-mana.

Setiap kejahatan yang dilakukan junta di Myanmar, Indonesia telah melakukan ribuan kali di Papua Barat.

Membakar desa, menduduki sekolah, menangkap pengunjuk rasa damai, menyiksa anak-anak, mengerahkan lebih dari 25.000 tentara untuk meneror warga sipil – Indonesia melakukan terorisme negara di Papua Barat , mengubah tanah kami menjadi zona perang untuk kepentingan para Jenderal korup dan perusahaan internasional," kata Benny Wenda .

Pada saat yang sama, ulas Benny Wenda , mereka menggunakan taktik penundaan yang sama yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun untuk mencegah pengawasan internasional atas pendudukan mereka.

"Menteri Marsudi tidak dapat mengklaim bertindak sesuai dengan norma internasional ketika Indonesia masih menolak untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke West Papua, lima tahun setelah mereka bersumpah untuk melakukannya.

Lebih dari delapan puluh negara sekarang telah menyerukan agar kunjungan ini terjadi.

Baca Juga: Geger Oknum Polda Metro Jaya Minta Jatah Rp100 Juta dan Tanah 1.000 Meter ke Anggota Provos yang Ingin Lapor Kasus Penyerobotan Lahan

Komunitas internasional harus memastikan tidak ada lagi penundaan.

PBB harus diizinkan masuk ke Papua Barat sebelum lebih banyak orang saya terbunuh," kata Benny Wenda lagi.

(*)