Gridhot.ID - KKB Papua memang tak henti-hentinya membuat onar dengan cara yang brutal.
Bahkan KKB Papua tak segan menghilangkan nyawa demi bisa melejitkan namanya.
Dikutip Gridhot dari Tribun Papua Barat, KKB Papua bahkan baru-baru ini melakukan penembakan.
Seorang warga berinisial S dilaporkan menjadi korban tembak KKB di Distrik Sugapa, Senin (30/1/2023) 14.30 WIT.
Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani membenarkan kejadian tersebut.
Hanya saja, Faizal Ramadhani belum bisa menjelaskan kronologi penembakan warga sipil itu.
Hal itu dikarenakan, terkendala jaringan komunikasi.
"Korban dalam keadaan sadar dan dirawat di Puskesmas," kata Faizal Ramadhani.
Menurutnya, korban merupakan pemilik bengkel di Sugapa.
Faizal memastikan, pelaku penembakan ialah KKB di Distrik Suga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
"Sudah pasti KKB kelompoknya Undius Kogoya, tapi siapa yang tembak ini kita belum tahu," tuturnya.
Baca Juga: Syok Divonis Idap Kanker Payudara, Nunung Menangis Takutkan Hal Ini: Saya Masih Punya Tanggung Jawab
Meski beberapa pentolannya memuat onar di sekitar masyarakat dengan cara brutal, sang pemimpin KKB Papua justru membuat pernyataan-pernyataan kontroversial dari luar negeri.
Dikutip Gridhot dari Tribun Pekanbaru, pentolan KKB Papua yang juga Ketua ULMWP, Benny Wenda bandingkan Papua Barat dengan Myanmar usai Retno Marsudi bentuk Kantor Utusan Khusus pasca kudeta di Myanmar .
Menurut Benny Wenda , intervensi Indonesia di Myanmar merupakan tindakan kemunafikan yang besar.
"Pemerintah Indonesia mengejar perdamaian di Myanmar sambil terus melakukan kejahatan yang tak terkatakan dan tidak manusiawi terhadap rakyat Papua Barat ," tuduh Benny Wenda .
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mengumumkan bahwa sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia akan membentuk kantor Utusan Khusus untuk menangani krisis pasca kudeta di Myanmar.
Pandangan Benny Wenda , klaim Indonesia untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik tidak bisa jauh dari kebenaran.
"Mereka telah merendahkannya di Papua Barat selama lebih dari enam puluh tahun.
Ada banyak bukti bahwa Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pembersihan etnis di West Papua.
Dengan mendirikan kantor Utusan Khusus di Myanmar, Indonesia berupaya memulihkan konsensus regional yang menyerukan diakhirinya kekerasan, pemberian bantuan kemanusiaan, dan dialog semua pihak.
Tapi mereka melanggar komitmen ini setiap hari di Papua Barat ," ungkap Benny Wenda .
Ditambahka Benny Wenda , tidak ada habisnya kekerasan bagi penduduk asli Papua Barat yang menghadapi tentara asing, yang dibunuh dengan darah dingin oleh tentara pendudukan saat mereka merawat kebun atau berjalan ke sekolah.
Baca Juga: Tak Sengaja Terlihat, Akhirnya Terkuak Nama Asli Bunda Corla yang Ada di Paspor
"Bantuan kemanusiaan secara sistematis ditolak untuk 100.000 orang Papua Barat yang telah dipindahkan secara paksa oleh operasi militer Indonesia dalam empat tahun terakhir.
Hanya satu bulan sebelum Indonesia mendirikan kantor ini, militer mereka mengungsikan 100 warga sipil lainnya di Pulau Yapen.
Dan klaim apa pun yang menginginkan dialog semua pihak adalah lelucon yang kejam – saya telah menawarkan selama bertahun-tahun untuk duduk bersama Presiden Joko Widodo dan membahas resolusi damai untuk masalah West Papua, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan," sebut Benny Wenda .
Benny Wenda menerangkan, sejak kudeta 2021, junta Myanmar telah melakukan kampanye penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan kebrutalan yang meluas yang telah mengakibatkan kematian lebih dari 1.700 orang.
"Kita bersyukur bahwa Indonesia ingin menunjukkan solidaritas atas penderitaan rakyat Myanmar, namun kemunafikan mereka merusak perdamaian dan keadilan di mana-mana.
Setiap kejahatan yang dilakukan junta di Myanmar, Indonesia telah melakukan ribuan kali di Papua Barat.
Membakar desa, menduduki sekolah, menangkap pengunjuk rasa damai, menyiksa anak-anak, mengerahkan lebih dari 25.000 tentara untuk meneror warga sipil – Indonesia melakukan terorisme negara di Papua Barat , mengubah tanah kami menjadi zona perang untuk kepentingan para Jenderal korup dan perusahaan internasional," kata Benny Wenda .
Pada saat yang sama, ulas Benny Wenda , mereka menggunakan taktik penundaan yang sama yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun untuk mencegah pengawasan internasional atas pendudukan mereka.
"Menteri Marsudi tidak dapat mengklaim bertindak sesuai dengan norma internasional ketika Indonesia masih menolak untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke West Papua, lima tahun setelah mereka bersumpah untuk melakukannya.
Lebih dari delapan puluh negara sekarang telah menyerukan agar kunjungan ini terjadi.
Komunitas internasional harus memastikan tidak ada lagi penundaan.
PBB harus diizinkan masuk ke Papua Barat sebelum lebih banyak orang saya terbunuh," kata Benny Wenda lagi.
(*)