Jokowi juga enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar.
Ia hanya mengatakan jenderal itu terlibat dalam reformasi Indonesia.
Myanmar sendiri mulai diperintah militer pada 1962 dan mulai membuka diri pada 2011.
Pada 2016, pemerintahan Myanmar bahkan dikuasai sipil, tepatnya saat pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menang pemilu.
Namun, pada 2021 Suu Kyi dikudeta dan kekuasaan kembali jatuh ke tangan militer.
Kudeta Suu Kyi berujung krisis berkepanjangan yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa.
Negara-negara Barat kemudian menjatuhkan sanksi untuk Myanmar.
Sedangkan ASEAN menggelar pertemuan khusus di Jakarta menghasilkan lima poin rekomendasi penyelesaian krisis yang belum dijalankan junta militer Myanmar.
Menyoal Myanmar, blok Asia Tenggara itu dianggap tak satu suara. Isu kudeta Myanmar tersebut juga menjadi tantangan bagi keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.
"Situasinya sulit. ASEAN harus terus menjadi kawasan yang damai dan juga ASEAN harus terus menjadi episentrum pertumbuhan," kata Jokowi lagi.
Ia juga menekankan jika junta tak menghormati lima konsensus yang sudah disepakati di Jakarta pada April 2021 lalu, maka ASEAN akan mengambil tindakan tegas.
(*)