GridHot.ID - Jenderal yang akan dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Myanmar masih menjadi misteri.
Belum jelas siapa nama jenderal yang akan dikirim ke Myanmar itu, apakah masih aktif atau sudah purnawirawan?
Dilansir dari Kompas TV, Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan ada jenderal yang akan dikirim untuk menjadi salah satu bagian dari utusan khusus atau special envoy untuk berbicara dengan para pemimpin junta militer Myanmar.
Namun demikian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum mendapat nama jenderal yang akan diutus Presiden Jokowi ke Myanmar
Staf Khusus Menlu bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, menjelaskan pendekatan dengan semua pihak yang ada di Myanmar sudah dimulai Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, termasuk pendekatan dengan junta militer Myanmar.
"Di bawah keketuaan Indonesia berkeinginan, pertama melaksanakan 5 poin konsensus, mencapai kemajuan yang signifikan dan tentu saja untuk solusi politik," ujar Ngurah saat jumpa pers di Kemlu, Sabtu (4/2/2023).
Terkait nama yang kana ditugaskan, Ngurah menyatakan hingga saat ini Kemlu belum menerima jenderal yang ditugaskan ke Myanmar.
Dia mengimbau agar masyarakat diharapkan dapat menunggu terkait sosok jenderal yang akan menjadi utusan khusus untuk melakukan negosiasi dengan para pemimpin junta militer myanmar.
"Terkait nama stay tuned saja. When the time comes, we will announce," ujar Ngurah dikutip dari laporan tim jurnalis Kompas TV.
Jokowi Ingin Kirim Jenderal ke Myanmar
Sebelumya, dilansir dari Tribun Jateng, pemerintah Indonesia berencana mengirim seorang jenderal ke Myanmar yang akan ditugaskan untuk berbicara dengan penguasa junta militer Myanmar.
Diharapkan jenderal tersebut dapat berbagai pengalaman dengan Myanmar bagaimana Indonesia bisa sukses dalam menjalani transisi demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diwawancarai kantor berita Reuters seperti dikutip pada Sabtu (4/2/2023).
Pernyataan Jokowi itu muncul saat peringatan dua tahun kudeta di Myanmar.
Diketahui, tahun 2023 ini, Indonesia menjadi ketua ASEAN. Sepanjang 2023, Indonesia memegang presidensi ASEAN. Adapun Myanmar juga menjadi anggota organisasi regional ini.
Dalam wawancaranya dengan Reuters itu, Jokowi menyebut Indonesia pernah berada di bawah kendali militer selama lebih dari tiga dekade.
Indonesia diperintah oleh militer saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.
Namun rezim ini kemudian tumbang usai krisis ekonomi dan protes massal pada 1998.
Jokowi kemudian berujar "Pengalaman ini bisa menunjukkan, bagaimana Indonesia memulai demokrasi."
"Ini adalah soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di Indonesia, situasi dulu sama. Pengalaman ini bisa dibahas, bagaimana Indonesia memulai demokrasi," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan tak menutup kemungkinan ia sendiri yang akan pergi ke Myanmar.
Namun, dia menilai akan "lebih mudah" berdialog dengan pejabat yang memiliki latar belakang sama.
Jokowi juga enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar.
Ia hanya mengatakan jenderal itu terlibat dalam reformasi Indonesia.
Myanmar sendiri mulai diperintah militer pada 1962 dan mulai membuka diri pada 2011.
Pada 2016, pemerintahan Myanmar bahkan dikuasai sipil, tepatnya saat pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menang pemilu.
Namun, pada 2021 Suu Kyi dikudeta dan kekuasaan kembali jatuh ke tangan militer.
Kudeta Suu Kyi berujung krisis berkepanjangan yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa.
Negara-negara Barat kemudian menjatuhkan sanksi untuk Myanmar.
Sedangkan ASEAN menggelar pertemuan khusus di Jakarta menghasilkan lima poin rekomendasi penyelesaian krisis yang belum dijalankan junta militer Myanmar.
Menyoal Myanmar, blok Asia Tenggara itu dianggap tak satu suara. Isu kudeta Myanmar tersebut juga menjadi tantangan bagi keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.
"Situasinya sulit. ASEAN harus terus menjadi kawasan yang damai dan juga ASEAN harus terus menjadi episentrum pertumbuhan," kata Jokowi lagi.
Ia juga menekankan jika junta tak menghormati lima konsensus yang sudah disepakati di Jakarta pada April 2021 lalu, maka ASEAN akan mengambil tindakan tegas.
(*)