Find Us On Social Media :

KKB Papua Terus Tebar Teror, TNI dan Polri Evakuasi Belasan Warga Nduga Gunakan Pesawat Canggih Ini

Personel Ops Damai Cartenz sedang melakukan olah TKP pembakaran pesawat Susi Air yang dilakukan KKB pimpinan Egianus Kogoya, Nduga, Papua Pegunungan, Rabu (15/2/2023).

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID - Belasan warga Kampung Alama, Nduga, Papua Pegunungan kembali dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari teror dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunJogja, 22 Februari 2023, mereka dievakuasi menggunakan pesawat Heli Caracal TNI AU EC-725/HT-7204 menuju Timika.

Keputusan untuk mengevakuasi warga di kampung Alama ini karena wilayah mereka merupakan jalur perlintasan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi 18 warga ke Timika pada Senin (20/2/2023) kemarin karena mendapatkan informasi kalau KKB Papua akan melakukan penyanderaan lagi.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman agar tidak menjadi korban kebringasan KKB Papua.

Komandan Korem (Danrem) 172/Praja Wira Yakthi Brigjen Juinta Ontoh Sembiring mengatakan, pascapembakaran Pesawat Susi Air pada 7 Februari lalu, KKB Papua terus melakukan intimidasi kepada masyarakat.

Mereka disebut akan terus melakukan teror kepada masyarakat sehingga aparat keamanan gabungan TNI Polri memilih untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman.

“Tersiar kabar kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya mulai terpecah menjadi beberapa kelompok dan akan melakukan penyanderaan lagi, sehingga saat ini aparat TNI-Polri mengambil langkah upaya-upaya antisipasi keberadaan masyarakat yang akan disandera oleh KKB,” ujar Sembiring dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih.

Menurut Sembiring, warga Kampung Alama yang dievakuasi ini terdiri dari 14 orang laki-laki, 2 perempuan dewasa, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

Baca Juga: Pilot Susi Air Masih Hidup, Panglima TNI Tak Akan Tambah Pasukan Lagi untuk Serbu KKB Papua, Yudo Margono: Tidak Bisa Langsung Serang

Sebelumnya, TNI-Polri telah mengamankan Bandara Paro terkait operasi pencarian pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37).

Sembiring mengatakan, Bandara Paro telah diamankan personel Damai Cartenz dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara (AU).

“Personel Damai Cartenz dan Kopasgat telah mengamankan Bandara Paro. Saat ini situasi di Paro, Nduga, sudah tidak ada masyarakat. Tetapi Bandara sudah diamankan dan bisa digunakan," kata Sembiring dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih, Jumat (17/2/2023).

Dalam operasi pencarian pilot Philips, TNI-Polri mengedepankan cara persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Terbaru, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan KKB yang menyandera Philips.

“Ya kita tunggu dulu. Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo Margono saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Hal sama juga diungkapkan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa.

Namun, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".

“Namun, mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.

Baca Juga: Suka Disamperin Makhluk Halus, Berikut Tanda-tanda yang Dirasakan Seorang Manusia Ketika Didampingi Khodam dengan Ilmu Tinggi

“Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi, apabila tiba waktunya, TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ujarnya lagi.

Terlebih, Saleh mengatakan bahwa semua warga lokal telah dievakuasi keluar Distrik Paro.

“Sudah tidak ada evakuasi masyarakat di Paro. (Sudah) kosong," kata Saleh kepada Kompas.com, Senin (13/2/2023).

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, 21 Februari 2023, sementara itu, disisi lain, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, pemerintah harus punya tenggat waktu dalam operasi pencarian pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37).

Saat ini, pemerintah bersama TNI-Polri masih melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera pilot Philips.

“Tentu saja harus ada tenggat waktu yang jelas untuk langkah persuasif yang dilakukan karena jika berlarut-larut, situasi dan kondisi bisa saja memburuk dan merugikan upaya penyelamatan,” kata Fahmi saat dihubungi, Senin (20/2/2023) malam.

Fahmi menyebutkan, TNI-Polri juga harus menyiapkan langkah represif jika pendekatan persuasif gagal.

“Jika persiapan langkah represif memang sudah beres, operasi penyelamatan bisa segera dilakukan kapan saja,” ujar Fahmi.

Fahmi juga memahami jika upaya penyelamatan pilot Susi Air bakal memakan waktu yang cukup panjang dan tidak sederhana.

Baca Juga: Terbongkar Strategi Jitu TNI Polri Tumpas KKB Papua Egianus Kogoya dan Selamatkan Pilot Susi Air, Alutsista dan Almatsus Sampai Dikerahkan Habis-habisan

“Hal ini mengingat bahwa setiap langkah memang harus direncanakan dan disiapkan secara cermat dan terukur,” kata dia. Dalam operasi pencarian pilot Philips, TNI-Polri mengedepankan cara persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan KKB yang menyandera Philips. “Ya kita tunggu dulu.

Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Hal sama juga diungkapkan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa. Namun, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".

“Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.

“Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan.

Tetapi, apabila tiba waktunya, TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ucap Saleh.

Terlebih, dia mengatakan bahwa semua warga lokal telah dievakuasi keluar Distrik Paro. “Sudah tidak ada evakuasi masyarakat di Paro. (Sudah) kosong," kata Saleh kepada Kompas.com, Senin (13/2/2023).

(*)