GridHot.ID - Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Kapten Philips Max Mehrtens, disandera oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya selama 21 hari, sejak 7 Februari 2023.
KKB Papua hanya bersedia membebaskan sang pilot apabila permintaan mereka dipenuhi, yaitu barter dengan sejumlah senjata dan uang dari pemerintah.
Tentu saja permintaan KKB Papua itu tak ditanggapi oleh aparat gabungan TNI-Polri.
Hingga kini, upaya dalam membebaskan Pilot Susi Air tersebut masih dalam tahap negosiasi. Metode ini dikedepankan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk dari masyarakat Papua itu sendiri.
Menyikapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk akhirnya angat bicara.
"Kami pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil sikap karena Mimika merupakan wilayah transit sehingga, bagaimanapun teman-teman dari kabupaten tetangga kita wajib memberikan tanggungjawab selama proses evakuasi," kata Ribka di Timika pada Selasa (28/2/2023), dikutip dari dari Tribun-Papua.com.
Ia mengatakan, pemerintah dan TNI-Polri terus bersinergi mendorong proses pencarian pilot Susi Air yang saat ini masih di tangan KKB.
"Kita harap semua proses bisa berjalan dengan baik sehingga jangan ada pihak yang dirugikan," harapnya.
Kata Ribka, selama proses evakuasi diharapkan jangan ada kekerasan.
"Kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena ini menyangkut martabat bangsa," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga akan mengambil kesempatan untuk mengunjungi posko-posko yang dimaksud.
"Tadi saya sudah koordinasi dengan pimpinan TNI-Polri di Timika untuk melihat segala persiapan yang dilakukan," pungkasnya.
Di sisi lain, melansir Kompas.com, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan alasan tidak mudah membebaskan pilot Susi Air dari sandera KKB Papua Pimpinan Egianus Kogoya.
Menurut Panglima TNI, KKB kini sudah lihai berbaur dengan masyarakat
Apalagi, pasukan gabungan TNI-Polri lebih mengutamakan pendekatan persuasif untuk proses penyelamatan itu.
Selain itu, panglima TNI menyebut, pihaknya tidak ingin masyarakat yang tidak tahu apa-apa bakal jadi korban dalam proses penyelamatan pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru itu.
"Tidak mudah mengambil kelompok ini karena mereka berbaur dengan masyarakat," ujar Yudo, Selasa (28/2/2023) dilansir kompas.com.
"Kita akan mengutamakan cara persuasif, kita tidak mau masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban,” tambah Yudo.
Panglima TNI lantas memastikan belum ada penambahan pasukan lagi untuk operasi pembebasan pilot Susi Air itu.
"Tidak ada bantuan dari mana-mana. Di lapangan hanya TNI dan Polri, sekarang bagaimana caranya membebaskan sandera dengan selamat," kata Yudo.
"Kita enggak ada target. Itu tadi, mereka (KKB) berlindung selalu dengan masyarakat, malah dengan anak-anak. Ya kita usahakan ya sedapat mungkin kita laksanakan secara persuasif. Kita tidak mau masyarakat menjadi korban karena itu," tambah Yudo.
Panglima juga menyebut, kini negosiasi terus dilakukan.
"Negosiasi dilaksanakan oleh Pak Bupati dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami fasilitasi usaha-usaha mereka," ujar Yudo.
Sebelumnya diberitakan, Kapten Philips bersama lima penumpang Susi Air hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023) lalu.
Pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya. Semua penumpang sudah dievakuasi, kecuali Kapten Philips. (*)