GridHot.ID - Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat pajak eselon III Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio, terhadap David, menjadi sorotan publik.
Mario Dandy Satrio diketahui sering pamer kendaraan mewah di media sosial, mulai kendaraan Jeep Rubicon hingga Harley Davidson.
Terungkap, Jeep Rubicon yang dikendarai Mario Dandy Satrio ternyata menggunakan pelat nomor palsu dan tidak terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik sang ayah.
Motor gede (moge) yang kerap dipamerkan Mario Dandy di media sosial, juga tak tercantum di laporan harta Rafael Alun Trisambodo.
Buntut dari hal tersebut, gaya hidup mewah para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung mendapatkan banyak perhatian.
Sampai diketahui ternyata banyak di dalamnya yang memiliki motor gede alias moge
Dirangkum dari elhkpn.kpk.go.id via Tribunnews.com, berikut ini daftar 9 pejabat Kementerian Keuangan yang memiliki moge:
1. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
- Jenis motor: Honda Rebel CMX500 tahun 2019 senilai Rp 145 juta.
- Total harta kekayaan: Rp58.048.779.283.
2. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo
- Jenis motor: Harley Davidson Sportster tahun 2003 senilai Rp155 juta.
- Total harta kekayaan: Rp14.452.944.568.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Peni Hirjanto
- Jenis motor: Honda Rebel CMX500 Naked Bike tahun 2019 senilai Rp158 juta.
- Total harta kekayaan: Rp12.640.968.000.
4. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama
- Jenis motor: Honda Rebel CMX500 tahun 2018 senilai Rp130 juta.
- Total harta kekayaan: Rp9.119.102.500.
5. Direktur Penegakan Hukum DJP, Eka Sila Kusna Jaya
- Jenis motor: Royal Enfield Bullet Clasic tahun 2016 senilai Rp55 juta.
- Total harta kekayaan: Rp4.162.465.630.
Baca Juga: Sri Mulyani Tercatat Punya Moge Honda Rebel CMX500, Berikut Spesifikasi dan Harganya yang Fantastis
6. Direktur Perpajakan Internasional DJP, Mekar Satria Utama
- Jenis motor: Honda Rebel CMX500AH IN MT tahun 2018 senilai Rp120 juta.
- Total harta kekayaan: Rp6.400.543.099.
7. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP, Imam Arifin
- Jenis motor: Honda Rebel tahun 219 senilai Rp120 juta.
- Total harta kekayaan: Rp4.881.473.517.
8. Kepala Kanwil DJP, Arif Yanuar
- Jenis motor: Harley Davidson XL 883 N tahun 2013 senilai Rp275 juta.
- Total harta kekayaan: Rp4.670.040.884.
9. Inspektur Jenderal Inspektorat, Awan Nurmawan Nuh
- Jenis motor: Honda Rebel CMX500 tahun 2018 senilai Rp130 juta.
- Total harta kekayaan: Rp16.354.714.950.
Sri Mulyani Minta Klub Moge Pegawai Pajak Dibubarkan
Melansir Kompas.com, para pegawai Ditjen Pajak memiliki komunitas yang menyukai motor besar alias moge bernama Belasting Rijder.
Klub moge Belasting Rijder menjadi sorotan imbas kasus penganiyaan oleh Mario Dandy Satrio (MDS), anak pejabat eselon III di Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.
Kasus penganiyaan tersebut membuat gaya hidup mewah MDS dan kekayaan Rafael turut menjadi sorotan publik.
Tak lama setelah kasus MDS viral, beredar luas beberapa unggahan Dirjen Pajak Suryo Utomo maupun para pegawai Ditjen Pajak mengendarai moge.
Video maupun foto Suryo yang mengendarai moge tersebar luas di media sosial.
Namun kini beberapa akun IG Belasting Rijder diketahui sudah menghapus semua unggahannya, termasuk salah satunya yang memposting Dirjen Pajak yang tengah mengendarai moge.
Meski begitu, foto-foto Dirjen Pajak dan aktivitas sunmori pegawai Ditjen Pajak dengan moge sudah keburu beredar di dunia maya.
Sri Mulyani pun meminta klub moge Ditjen Pajak itu dibubarkan.
Menurutnya, hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai Ditjen Pajak.
"Saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebgai berikut, meminta agar klub BlastingRijder Ditjen Pajak dibubarkan," ujarnya dalam akun Instagram @smindrawati, Minggu (26/2/2023).
"Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tuturnya. (*)